Buntut Pecat Karyawan, Balikpapan Pos Diminta Bayar Rp600 Juta

Hak-hak karyawan eks karyawan Balikpapan Pos, kata Ani meliputi besaran uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan kekurangan upah belum dibayarkan perusahaan selama tujuh bulan terakhir. Masa periodenya mula bulan April hingga Oktober 2021 lalu. 

Menurut Ani, anjuran ini berdasarkan pertimbangan dari keterangan dan pendapat pihak pekerja, pengusaha, serta keterangan saksi ahli Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

Semua dijelaskan terperinci oleh mediator Hubungan Industrial menyesuaikan pertimbangan hukum dan perundang-undangan.

Surat ini pun langsung diserahkan pada perwakilan karyawan dan dikirimkan ke PT Duta Margajaya Perkasa selaku pihak perusahaan menaungi media Balikpapan Pos. 

Sekaligus juga dikirimkan pada Korwil Selatan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertans Provinsi Kaltim, Kepala Disnakertrans Kaltim, dan laporan kepada Wali Kota Balikpapan. 

Selanjutnya, Ani meminta masing-masing pihak berselisih untuk memberikan jawaban secara tertulis paling lambat 10 hari kerja setelah menerima surat anjuran tersebut. Pihak Disnaker Balikpapan akan membantu pembuatan perjanjian bersama penyelesaian masalah. 

Tetapi jika terjadi penolakan, Ani menyerahkan penyelesaian masalah ke Pengadilan Hubungan Industrial di Samarinda. 

Mediator Hubungan Industrial Disnaker Balikpapan Husnul Hotimah menambahkan, pihaknya hanya menganjurkan pembayaran hak 15 karyawan Balikpapan Pos. Dari 19 karyawan dilakukan pemecatan, tiga di antaranya mengundurkan diri, yakni Arifin, Djoko Adiprasetio, dan Sugiyantoro. 

Demikian juga satu pekerja atas nama Hariade Kade yang dipekerjakan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). 

"Maka mekanisme penyelesaian hubungan industrialnya masuk kewenangan instansi yang membidangi ketenagakerjaan di PPU," sebutnya. 

Dalam isi surat anjuran, juga ditegaskan terkait pemotongan upah tanpa kesepakatan tertulis selama 7 bulan. Dinyatakan tidak sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungkan Kerja Selama pandemik COVID-19. 

Terkait mogok yang dilakukan pekerja sejak 19 November 2020, juga dijelaskan dalam surat anjuran tidak dapat dikategorikan sebagai mogok kerja tidak sah. Mediator HI juga menyimpulkan pencatatan sekaligus melampirkan surat pemberitahuan mogok kerja, bagian dari mekanisme penyelesaian perselisihan industrial secara tripartit.

Sementara itu, Rusli selaku ketua perwakilan pekerja mengapresiasi kinerja cepat mediator Hubungan Industrial Disnaker Kota Balikpapan beserta tim dalam merampungkan surat anjuran yang sempat tersendat lantaran mediator sebelumnya Hidayah Sukmaraga meninggal dunia.

Setelah membaca detail, mantan Redaktur Metropolis Balikpapan Pos ini menyebut isi dalam surat anjuran telah sesuai dengan fakta yang terjadi. Dia pun berharap isi surat anjuran yang mewajibkan pengusaha membayar hak pekerja, dijalankan Balikpapan Pos.

"Alhamdulillah, perjuangan kami tidak sia-sia meski banyak rintangan. Surat anjuran keluar dan menganjurkan agar perusahaan membayar hak pekerja. Kami lega, namun tetap akan terus mengawal sampai kasus ini tuntas, dan keadilan berpihak kepada yang benar," kata Rusli.