Desersi TNI Masih Tinggi, Kodam Kerahkan 365 Personel untuk Razia

Dari data yang disampaikan, jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI selama 2019 mengalami penurunan 25 persen karena hanya ada 94 kasus, sementara pada 2018 ada 127 perkara. Detailnya, khusus 2018, dari 94 perkara sebanyak 40 kasus di antaranya merupakan pelanggaran pidana militer, 29 kasus pidana umum, 12 kasus pidana khusus dan 46 pelanggaran lalu lintas. Sementara pada 2019, jumlah pidana militer tetap 40 kasus, kemudian pidana umum menurun menjadi 24 perkara, tindak pidana khusus juga demikian menjadi 4 kasus dan pelanggaran lalu lintas ada 26 perkara. 

Subiyanto menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada prajurit TNI yang terbukti melakukan pelanggaran untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Sesuai dengan amanat dari Panglima TNI kita libatkan semua dalam pelaksanaan operasi ini, tujuan dari operasi adalah untuk melakukan penegakan hukum, disiplin dan tata tertib bagi prajurit dan PNS TNI,” ujarnya.

Terpisah, Komandan Polisi Militer VI/Mulawarman Kolonel CPM M Faisal Amin Lubis mengatakan, demi mengantisipasi oknum militer yang melanggar aturan pihaknya akan mengerahkan sebanyak 365 personel yang terdiri dari personel gabungan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan laut dan TNI Angkatan Udara.

“Kami melaksanakan razia siang dan malam untuk mengawasi pelanggaran yang dilakukan prajurit TNI,” imbuhnya.

Ia menyampaikan agar masyarakat dapat memaklumi kegiatan operasi ini apabila dalam pelaksanaannya, jika ada masyarakat merasa terganggu aktivitasnya. “Kami tidak bertujuan untuk mengganggu orang, kami hanya mencari kesalahan yang dilakukan anggota,” pungkasnya.