Duh! Pengelolaan Sampah di Kaltim Belum Mencapai Target

Masih sumber senada, setahun kemudian statistik berubah. Pada 2020 dalam sehari Kaltim mampu memproduksi 2.010,25 ton sampah dan setahun 733.742,87 ton sampah. Dari ragam jenis sampah ini, paling mendapat perhatian khusus adalah plastik. Wajar sebab, sampah plastik mencemari lingkungan dalam jangka tak sebentar. Sifat plastik yang tidak mudah terurai membuat persoalan ini tak bisa dipandang sebelah mata. Belum lagi dari hasil penelitian Jenna R. Jambeck dan kawan-kawan terhadap 192 negara termasuk Indonesia pada 2010.

Selama enam tahun dilakukan kajian diperoleh hasil yang mengejutkan. Indonesia berada di peringkat kedua di dunia sebagai penyumbang sampah plastik ke laut setelah Tiongkok, disusul Filipina, Vietnam, dan Sri Lanka. Penelitian tersebut diterbitkan oleh laman sciencemag.org pada Februari 2015 dengan judul Marine Pollution: Plastic waste inputs from land into the ocean. Sehingga wajar bila KLHK menargetkan 30 persen sampah bisa berkurang pada 2025 mendatang. Di daerah rencana senada sedang digaungkan.

“Pengelolaan sampah ini juga sesuai dengan Pergub Kaltim bernomor 75/2020 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,” urainya.

Data DLH Kaltim menyebut hingga kini pengurangan sampah hanya tercapai 16,04 persen sedangkan penanganan baru mencapai 58,62 persen. Karenanya, urusan pengelolaan sampah ini harus benar-benar dituntaskan. Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Sri Utami pun sepakat dengan hal tersebut. Dia kemudian memisalkan, jika saat ini sampah yang dihitung mengalikan jumlah penduduk dengan angka asumsi, bahwa setiap penduduk menghasilkan sampah setiap hari sebesar 0,5-0,7 kg/hari, maka timbulan sampah di Kaltim sebesar kurang lebih 2,272 ton per hari.

“Karena itu, wajar jika pengelolaan persampahan di Kaltim perlu ditingkatkan,” timpal Sri.

Dia menambahkan, permasalahan lain urusan pengelolaan sampah di Kaltim belum maksimal juga dikarenakan belum adanya tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) regional di Benua Etam. Tak hanya itu, saat ini operasional TPA di sejumlah kabupaten/kota di Kaltim juga belum sesuai aturan yang berlaku. Padahal elemen-elemen inilah yang nantinya menunjang IKN.

“Pengelolaan sampah di TPA memerlukan biaya besar. Terlebih DLH kabupaten/kota yang bergabung dengan dinas kebersihan, sehingga sebagian besar alokasi anggarannya digunakan untuk pelayanan, bukan penanganan persampahan,” pungkasnya.