Balikpapan, IDN Times - Wali Kota Balikpapan hadir sebagai narasumber dalam acara Focus Group Dsicussion (FGD) dengan tema Rancang Bangun dan Kesiapan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Baru NKRI.
Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyampaikan mengenai kesiapan Balikpapan setelah Kaltim ditetapkan sebagai ibu kota baru pada FGD Jurnalis Profesional untuk Bangsa yang diikuti para pemimpin redaksi media dan jurnalis senior di Jakarta, Jumat (13/9).
Pada acara ini Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyampaikan keunggulan Kota Balikpapan dalam kriteria pemindahan IKN (Ibu Kota Negara), menurutnya sebanyak 75 persen atau 6 dari 8 aspek telah dimiliki oleh Balikpapan.
Aspek tersebut yakni lokasi Balikpapan strategis karena berada di tengah wilayah Indonesia, minim akan risiko bencana, konflik sosial yang rendah serta terbuka untuk pendatang.
Infrastruktur kota ini juga relatif lengkap karena telah memiliki Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan, Pelabuhan Semayang, Terminal Peti Kemas Kariangau, dan jalan tol Balikpapan-Samarinda.
Sementara dari perimeter pertahanan keamanan di Balikpapan juga terdapat Polda Kaltim, Kodam VI/ Mulawarman, TNI AL, dan dermaga TNI AL, yang masih dalam progres pembangunan 12 persen.
Selain itu, Balikpapan merupakan kota yang sudah berkembang dan hanya berjarak 38 km dari lokasi IKN.
Namun, Balikpapan memiliki keterbatasan terutama untuk masalah sumber daya air, dan lahan.
Rizal menuturkan ada beberapa dampak IKN di Kalimantan Timur untuk kota Balikpapan, antara lain dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meskipun dalam 2 bulan terakhir belum ada peningkatan jumlah penumpang di Bandara SAMS Sepinggan yakni sekitar 420 ribu penumpang, tapi pada sektor perhotelan dan restoran naik 5-7 persen. Balikpapan juga akan menjadi kota penyangga bagi IKN.
Selain itu ibu kota baru di Kaltim juga akan meningkatkan pergerakan orang dan barang, serta lebih banyak menyerap tenaga kerja, dan menurunkan kesenjangan antar wilayah kecamatan/ kelurahan.
Pemindahan IKN ke Kaltim juga akan mendorong investasi terutama di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kariangau, area pesisir (coastal area), kawasan kota baru Karang Joang dan Teritip.
Ada beberapa hal yang diusulkan oleh Pemkot Balikpapan kepada Pemerintah Pusat untuk dijadikan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Antara lain, Rizal menyampaikan usulan untuk pengembangan Institut Teknologi Kalimantan (ITK). Ia menekankan pentingnya pengembangan ITK ini untuk mempersiapkan SDM unggul di wilayah Kalimantan. ITK merupakan institut teknologi ke-3 di Indonesia, dan akan dikembangkan seluas 310 hektare.
Proyek lain yang diusulkan menjadi Proyek Strategis Nasional adalah penyelesaian jalan akses Jembatan Pulau Balang yang sudah sekitar 15 tahun sejak direncanakan Jembatan Pulau Balang belum juga beroperasi, ditargetkan akan berfungsi pada tahun 2020.
Juga pembangunan Kawasan Industri Kariangau (KIK), percepatan pembangunan KIK ini penting untuk mendukung hilirisasi industri di Kaltim.
Selain itu, Rizal juga mengajukan pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Regional Sepaku-Semoi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Pembangunan SPAM ini untuk mengatasi defisit air baku Balikpapan, Kabupaten PPU, dan kebutuhan IKN untuk jangka menengah. SPAM Regional Sepaku-Semoi ini akan menelan biaya sekitar Rp998 miliar dan rencana pembangunan fisik dimulai tahun 2020
Sementara untuk kebutuhan air jangka panjang untuk IKN Rizal menyampaikan perlunya pembangunan SPAM Regional Tebasabo (Tenggarong-Balikpapan-Samarinda-Bontang) Kaltim yang direncanakan mengambil air baku dari Sungai Mahakam.
Guna mendukung penerbangan internasional langsung dari Balikpapan, panjang runway Bandara SAMS Sepinggan akan diperpanjang dari 2.750 meter menjadi 3.250 meter.
Proyek lain yakni pembangunan tol laut Balikpapan yang diyakini akan membantu mengendalikan inflasi Balikpapan. Masalah inflasi Balikpapan cukup tinggi karena terbatasnya lahan pertanian, sehingga 85 persen kebutuhan pangan dipasok dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah namun tidak dilalui tol laut.
Sementara dari segi transportasi, Rizal menuturkan pentingnya mengambil langkah antisipasi dampak IKN terhadap Balikpapan sebagai kota penyangga, maka diusulkan pembangunan monorail dan trem.
Rizal menuturkan Dana Bagi Hasil (DBH) Kaltim pada kisaran Rp20 triliun atau hanya sekitar 4 persen dari produksi total migas Kaltim per tahun.
Selain itu, pengolahan migas di Balikpapan akan ditingkatkan dari 260 ribu barel/ hari menjadi 360 ribu barel/ hari melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) yang direncanakan beroperasi pada tahun 2023.
Sedangkan, DBH Balikpapan yang tadinya sebesar Rp1 triliun telah dipangkas menjadi sekitar Rp500 miliar sejak tahun 2015.
Sehubungan dengan pembangunan IKN di Kaltim dan Balikpapan sebagai kota penyangga IKN maka Rizal mengusulkan perubahan komposisi DBH migas Kaltim dan Balikpapan agar disamakan dengan Papua dan Aceh yakni sebesar 70 persen.