Ekonomi Perbatasan Tersendat, Bupati Sambas Minta PLBN Aruk Dibuka

08 Nov 2026, 18:05 WIBKota Balikpapan3 min read

Tri Purnawati

News

Channel

Add Us on Google

Bupati Sambas, Satono kunjungi PLBN Aruk yang tutup. (IDN Times/istimewa).

Intinya Sih

Bupati Sambas Satono mendesak PLBN Aruk segera dibuka kembali karena penutupan mengganggu mobilitas, aktivitas sosial, dan ekonomi warga perbatasan Indonesia-Malaysia.
Penutupan dipicu ketegangan pemeriksaan Bea Cukai pada 2 November 2026, ketika massa mendatangi PLBN dan membawa lima petugas; mediasi adat kemudian menghasilkan kesepakatan damai.
PLBN Aruk kembali menghentikan operasional sejak 4 November 2026 demi keamanan, meski sebelumnya sempat diumumkan normal; Pemkab Sambas mendorong dialog agar layanan pulih.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Sambas, IDN Times - Penutupan sementara Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar) mulai menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Bupati Sambas, Satono, mendesak agar pelayanan di pintu perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut segera dibuka kembali agar aktivitas masyarakat tidak terus terganggu.

Satono menilai, keberadaan PLBN Aruk sangat strategis bagi kehidupan masyarakat perbatasan. Selain menjadi jalur mobilitas warga menuju Malaysia, kawasan ini juga menjadi salah satu penopang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

1. Butuh komunikasi yang lebih baik

Bupati Sambas, Satono minta PLBN Aruk segera beroperasional. (IDN Times/istimewa).

Kekhawatiran tersebut disampaikan Satono saat meninjau langsung PLBN Aruk bersama unsur TNI dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kunjungan itu dilakukan untuk melihat kondisi terkini kawasan perbatasan, memastikan kesiapan sarana dan prasarana, sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi menyusul penghentian sementara pelayanan lintas batas.

Menurut Satono, persoalan yang melatarbelakangi penutupan PLBN harus segera diselesaikan melalui komunikasi yang baik antara masyarakat dan petugas.

“Aspirasi masyarakat perlu ditampung agar solusi dapat ditemukan tanpa mengganggu stabilitas keamanan,” kata Satono, Minggu (9/11/2026).

Ia berharap seluruh pihak dapat mengedepankan dialog dan mencari jalan keluar terbaik sehingga pelayanan di PLBN Aruk bisa kembali normal. Pemerintah Kabupaten Sambas juga mendorong perbaikan komunikasi antara petugas dan masyarakat. Dengan demikian, persoalan serupa tidak kembali terulang dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di kawasan perbatasan tetap terjaga.

2. Berawal dari ketegangan pemeriksaan Bea Cukai

Bupati Sambas, Satono minta PLBN Aruk segera dibuka kembali. (IDN Times/istimewa).

Penghentian sementara operasional PLBN Aruk tidak lepas dari insiden antara sejumlah warga Kabupaten Bengkayang dan petugas Bea Cukai, pada Senin (2/11/2026). Peristiwa tersebut bermula saat empat WNI hendak menyeberang ke Malaysia. Namun, proses pemeriksaan barang bawaan oleh petugas Bea Cukai memicu protes dari tiga orang setelah salah satu warga menjalani pemeriksaan.

Situasi kemudian memanas. Sekitar 100 orang dilaporkan mendatangi kawasan PLBN Aruk untuk mencari petugas yang melakukan pemeriksaan. Bahkan, lima petugas Bea Cukai dibawa massa ke Kabupaten Bengkayang.

Persoalan tersebut akhirnya dimediasi di Kantor Bupati Bengkayang, pada Selasa (3/11/2026). Pertemuan yang melibatkan pemerintah daerah, kepolisian, TNI, perwakilan masyarakat, dan Bea Cukai itu menghasilkan kesepakatan damai melalui mekanisme adat.

Lima petugas Bea Cukai yang sebelumnya dibawa massa juga telah dikembalikan. Meski persoalan telah dimediasi, aktivitas pelayanan di PLBN Aruk belum sepenuhnya pulih.

3. PLBN Aruk tutup sejak 4 November 2026

PLBN Aruk Sambas, Kalimantan Barat. (IDN Times/istimewa).

Pada Rabu (4/11/2026), pengelola kembali mengumumkan penghentian sementara operasional dengan mempertimbangkan perkembangan situasi dan kondisi keamanan. Keputusan tersebut sekaligus membatalkan pengumuman sebelumnya yang menyatakan pelayanan lintas batas telah kembali normal.

Kini, Pemkab Sambas berharap persoalan tersebut tidak berlarut-larut. Sebab, semakin lama PLBN Aruk tidak beroperasi, semakin besar pula potensi terganggunya mobilitas dan kegiatan ekonomi masyarakat yang selama ini bergantung pada akses perbatasan Indonesia-Malaysia.