Kaltim Stop Pelayaran di Bawah Jembatan Mahulu setelah Fender Ditabrak
Samarinda, IDN Times - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bergerak cepat melakukan mitigasi pascainsiden penabrakan fender atau pengaman tiang Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) di Sungai Mahakam. Insiden tersebut terjadi dua kali dalam waktu berdekatan, yakni pada 23 Desember 2025 dan kembali terjadi pada 3 Januari 2026.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa keselamatan masyarakat yang melintas di atas jembatan menjadi prioritas utama yang tidak dapat ditawar. Hal itu disampaikannya dalam rapat terpadu pengolongan alur Sungai Mahakam di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (5/1/2026).
“Kita harus membahas secara menyeluruh perbaikan tata kelola alur pengolongan jembatan di Sungai Mahakam, mulai dari Jembatan Mahulu, Mahkota, Kutai Kartanegara, hingga Jembatan Kembar di Samarinda. Mitigasi harus segera dilakukan agar aset daerah ini tetap aman,” tegas Rudy diberitakan Antara.
1. Kerusakan struktur pada fender jembatan
Insiden penabrakan tersebut menyebabkan kerusakan serius pada struktur fender. Hilangnya bangunan pelindung ini membuat struktur utama jembatan berada dalam kondisi rentan apabila kembali terjadi benturan oleh kapal tongkang.
Merespons kondisi tersebut, Gubernur Kaltim memberikan instruksi tegas kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Pelindo untuk memperketat pengaturan lalu lintas pelayaran.
“Selama fender belum diperbaiki, saya minta tidak ada aktivitas pelayaran yang melintas di bawah Jembatan Mahulu. Apabila pelayaran bersifat mendesak, maka wajib diberlakukan prosedur assist (pemanduan) atau escort (pengawalan) saat pengolongan,” jelasnya.
2. Solusi jangka panjang disiapkan
Selain pengetatan aturan pelayaran, Pemprov Kaltim juga menyiapkan solusi jangka panjang berupa pembangunan pelabuhan tambat khusus bagi kapal-kapal tongkang. Fasilitas tersebut direncanakan berfungsi sebagai “rest area” guna menertibkan lalu lintas kapal dari hulu ke hilir Sungai Mahakam.
“Kami akan menata kapal-kapal yang berada di perairan Mahakam, baik dalam kondisi bermuatan maupun kosong. Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, serta Distrik Navigasi akan segera berkoordinasi secara teknis untuk membangun lokasi tambat agar tidak mengganggu jalur utama pelayaran,” tambah Rudy.
3. Aktivitas ekonomi masyarakat di Kaltim
Rapat strategis tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan daerah, di antaranya Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Kajati Kaltim Dr. Supardi, serta Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni.
Langkah mitigasi ini diambil mengingat peran vital Jembatan Mahulu sebagai penghubung utama mobilitas masyarakat sekaligus penopang aktivitas ekonomi di Kalimantan Timur.
“Kami tidak ingin menghambat roda perekonomian, namun keselamatan jiwa masyarakat tetap menjadi yang utama,” tutup Gubernur Rudy Mas’ud.
