Karhutla Mulai Mengancam Kaltim, 200 Lebih Titik Api Terdeteksi
- Pemprov Kalimantan Timur menetapkan status Siaga Bencana karhutla setelah lebih dari 200 titik api terdeteksi di tengah cuaca panas, meski sebagian besar telah dipadamkan.
- Tim gabungan BPBD, TNI, dan Polri terus memantau serta memadamkan api; daerah rawan diminta mengajukan Operasi Modifikasi Cuaca kepada BNPB untuk menekan risiko kekeringan.
- Pemprov Kaltim melarang pembukaan lahan dengan pembakaran dan menegaskan pelaku, termasuk masyarakat maupun perusahaan, dapat dikenai sanksi pidana; sejumlah kasus telah diproses hukum.
Samarinda, IDN Times - Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih membayangi Kalimantan Timur (Kaltim) di tengah cuaca panas dan kondisi yang berpotensi memicu kebakaran.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim pun resmi menetapkan status Siaga Bencana sebagai langkah antisipasi meningkatnya risiko karhutla.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengatakan, lebih dari 200 titik api terdeteksi di sejumlah wilayah Kaltim. Namun, sebagian besar titik api berhasil ditangani berkat respons cepat tim gabungan.
“Status saat ini Siaga Bencana, belum naik ke Siaga Darurat. Banyak titik api terpantau, tetapi sebagian besar berhasil dipadamkan petugas di lapangan,” kata Seno Aji di IG Pemprov Kaltim, Senin (24/8/2026).
1. Tim gabungan penanggulangan karhutla di Kalimantan
Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, dan Polri terus melakukan pemantauan serta pemadaman di lokasi yang ditemukan titik api.
Untuk mengurangi risiko kekeringan dan meluasnya karhutla, Pemprov Kaltim juga meminta pemerintah kabupaten/kota yang memiliki wilayah rawan kebakaran segera mengajukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menurut Seno Aji, teknologi modifikasi cuaca sebelumnya berhasil memicu hujan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kemudian meluas ke wilayah Kutai Kartanegara.
“Ini menjadi salah satu upaya kita untuk mengantisipasi kondisi cuaca dan menekan potensi karhutla,” ujarnya.
2. Sanksi tegas pelaku pembakaran hutan
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, meminta tambahan dana bagi hasil (DBH) bagi Kaltim. (IDN Times / Erik Alfian) Selain mengandalkan OMC, Pemprov Kaltim menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik pembakaran lahan secara sembarangan, baik yang dilakukan masyarakat maupun perusahaan.
Seno Aji mengingatkan, pelaku pembakaran lahan dapat dikenakan sanksi pidana. Aparat penegak hukum juga telah menangani sejumlah kasus pembakaran lahan di Kaltim.
“Sanksi pidana sudah menanti. Sudah ada pelaku pembakaran yang ditangkap dan diproses hukum. Kami ingatkan warga maupun pihak perusahaan untuk tidak menyulut api sembarangan,” tegasnya.
3. Larangan untuk membakar lahan
Karhutla di Desa Pengalaman Kec Marapura Barat Kabupaten Banjar, Jumat (21/8/2026). Foto KLHK Pemprov Kaltim mengimbau masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Kewaspadaan juga diminta ditingkatkan, terutama di wilayah yang memiliki potensi kekeringan dan rawan karhutla.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdaprov Kaltim HM Aji Fitra Firnanda, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kaltim.
Hadir pula Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (MKG) Rahmat Triyono, Direktur Operasi Modifikasi Cuaca Budi Harsoyo, Kepala Stasiun Meteorologi SAMS Sepinggan Balikpapan Djoko Sumardiono, Kepala Stasiun Geofisika PGR XI Balikpapan Andi Azhar Rusdian, Kepala Stasiun Meteorologi APT Pranoto Samarinda Riza Arian Noor, serta jajaran Forkopimda Kaltim.
