Kementerian Perhubungan akan Membangun Sisi Laut Pelabuhan Benuo Taka
Penajam, IDN Times - Kementerian Perhubungan membangun sisi laut Pelabuhan Benuo Taka milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menunjang Kota Nusantara, ibu kota negara masa depan Indonesia yang dibangun pada sebagian wilayah di daerah Benuo Taka itu, yakni di Kecamatan Sepaku.
Kementerian Perhubungan melalui Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), jelas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara Andi Singkerru diberitakan Antara di Penajam, Rabu (13/12/2023).
1. Proses hibah lahan kepada Kementerian Perhubungan
Sebelum dilakukan pembangunan sisi laut itu, lanjut dia, pemerintah kabupaten terlebih dahulu melakukan proses hibah lahan diserahkan kepada Kementerian Perhubungan.
Dokumen hibah lahan di kawasan Pelabuhan Benuo Taka yang berlokasi di Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam sudah lengkap dengan luas lahan yang dihibahkan lebih kurang 10 hektare.
"Sertifikat sudah dipecah, tinggal bagaimana mekanisme hibah lahan yang akan dilakukan," ujarnya.
2. Pembangunan ulang dermaga yang rusak
Pembangunan di Pelabuhan Benuo Taka itu antara lain, pembangunan ulang dermaga yang kondisi sudah mulai rusak, mengganti tiang pancang pelabuhan dan sejumlah komponen lainnya.
Pembangunan wilayah pelabuhan tersebut, kata dia, akan semakin memperluas dermaga Pelabuhan Benuo Taka dan lapangan penumpukan barang.
Sehingga Pelabuhan Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara, menurut dia lagi, dapat menjadi pelabuhan untuk pendistribusian logistik utama bagi Kota Nusantara dan kabupaten setempat.
3. Kementerian Perhubungan kucurkan Rp30 miliar
Kementerian Perhubungan mengucurkan anggaran sekira Rp30 miliar pada 2023 guna pembangunan, pembenahan, dan perbaikan di kawasan Pelabuhan Benuo Taka.
"Kami akan tindak lanjut mengenai dampak positif yang akan ditimbulkan untuk kabupaten dengan dibangun Pelabuhan Benuo Taka itu," tambahnya.
Namun, anggaran secara keseluruhan akan dialokasikan pada 2023 dan 2024 dengan nilai mencapai Rp80 miliar guna peralihan fungsi menjadi pelabuhan umum.
