Kilang Balikpapan Disorot Pakar: Besar Investasi, Minim Dampak Lokal
Balikpapan, IDN Times - Dosen ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) menilai keberadaan kilang Pertamina Balikpapan belum memberikan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim). Kilang pengolahan BBM berkapasitas 360 ribu barel per hari itu disebut lebih sebagai proyek strategis nasional yang menjadi kebijakan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan BBM di kawasan Indonesia timur.
“Apakah dengan adanya kilang di Balikpapan harga bensin dan solar akan lebih murah? Tentu tidak,” ujar dosen Fakultas Ekonomi Unmul, Purwadi Purwoharsojo, di Balikpapan, Selasa (3/2/2026).
Pemerintah diketahui baru saja meresmikan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) kilang Pertamina Balikpapan. Megaproyek infrastruktur energi terintegrasi tersebut menyedot investasi hingga Rp123 triliun dan masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
1. Kilang Balikpapan dianggap tidak memberikan dampak langsung kepada warga
Purwadi menilai pembangunan kilang Balikpapan lebih mencerminkan kebijakan nasional yang “dititipkan” ke daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi apabila proyek serupa mendapat penolakan bila dibangun di Pulau Jawa.
“Ini kebijakan nasional yang dititipkan ke daerah, sebagai antisipasi jika ada penolakan bila dibangun di Jawa,” tegasnya dalam diskusi media bertajuk “Swasembada Energi di Era Prabowo, Sekadar Wacana atau Sudah Terencana”.
Ia meyakini kilang Balikpapan belum mampu memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat Kaltim. Hal itu terlihat dari kondisi di lapangan, di mana warga masih harus mengantre panjang untuk mendapatkan solar di SPBU.
“Di Jawa, SPBU banyak dan tidak perlu antre. Sementara di Kaltim, warga bisa antre hingga dua hari hanya untuk membeli solar,” ujarnya.
Selain itu, Purwadi juga menyoroti minimnya keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek RDMP kilang Balikpapan. Menurutnya, sebagian besar pekerja berasal dari luar Kalimantan karena persyaratan sertifikasi yang sulit dipenuhi tenaga kerja lokal.
“Pekerja lokal tidak bisa terlibat karena persyaratan sertifikasi kerja yang tidak terpenuhi,” katanya.
2. Grand kebijakan pemerintah dipertanyakan
Pendapat tersebut diamini Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Unmul, Saipul Bachtiar. Ia mempertanyakan arah kebijakan besar pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi nasional, termasuk proyek RDMP kilang Balikpapan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Saipul, kedua proyek tersebut terkesan dipaksakan dan kurang perencanaan matang, bahkan berisiko tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.
“Kilang belum memberi dampak ekonomi, sementara proyek IKN juga terancam terbengkalai. Proyek-proyek ini lebih banyak mengakomodasi kepentingan elite,” ujarnya.
Saipul menilai seharusnya para pengambil kebijakan mampu mempertimbangkan dampak langsung yang akan dirasakan masyarakat sebelum menetapkan kebijakan berskala nasional.
“Dampak negatifnya justru dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
3. Mengurangi defisit konsumsi BBM di Indonesia
Sementara itu, Dosen STT Migas Balikpapan Andi Junardi melihat proyek RDMP dari sisi ketahanan energi nasional. Ia menilai peningkatan kapasitas kilang Balikpapan dari 260 ribu barel menjadi 360 ribu barel per hari mampu mengurangi defisit konsumsi BBM nasional.
Ia menjelaskan produksi minyak mentah Indonesia saat ini sekitar 600 ribu barel per hari, sementara konsumsi BBM mencapai 1,6 juta barel per hari.
“Tambahan produksi dari kilang Balikpapan dapat memangkas defisit BBM nasional hingga sekitar 400 ribu barel per hari,” jelasnya.
Andi mendorong peningkatan kapasitas serupa dilakukan di kilang-kilang Pertamina lainnya, seperti Cilacap, Balongan, Plaju, Dumai, Sungai Pakning, hingga Sorong, Papua Barat, guna mempercepat terwujudnya kemandirian energi nasional.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya pelibatan daerah dan masyarakat lokal dalam pembangunan kilang-kilang tersebut agar manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih merata.
