Konflik Air Upas hingga IPM Kalbar, Ini Penjelasan Lengkap Ria Norsan

28 Apr 2026, 19:36 WIB

Gubernur Kalbar ungkap kasus Air Upas yang didemo mahasiswa. (IDN Times/istimewa).

Pontianak, IDN Times - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, didampingi Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, memberikan klarifikasi terkait sejumlah isu krusial. Mulai dari konflik sosial di Air Upas hingga capaian pembangunan infrastruktur dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Isu konflik sosial di Air Upas, Kabupaten Ketapang, sebelumnya ramai diperbincangkan publik. Bahkan, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Solmadapar menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Kalbar.

Berdasarkan laporan yang beredar, sedikitnya terjadi 37 kasus pembakaran pondok dan rumah warga di wilayah tersebut. Situasi semakin mencekam setelah muncul aksi penembakan yang memicu ketakutan di tengah masyarakat.

1. Diduga ada masalah persaingan usaha

Mahasiswa di Pontianak lakukan aksi demo kasus Air Upas. (IDN Times/istimewa).

Menanggapi hal itu, Ria Norsan menegaskan bahwa peristiwa tersebut dipicu oleh persoalan persaingan usaha, kecemburuan sosial, serta adanya provokasi yang memecah belah masyarakat.

“Ini adalah persoalan ketertiban masyarakat yang berkaitan dengan dunia usaha. Kita harus berhati-hati menanganinya karena melibatkan masyarakat kita sendiri. Jangan sampai mudah diadu domba,” ujar Norsan, Selasa (28/4/2026).

Ia menambahkan, insiden pembakaran gudang justru berdampak pada menurunnya angka pencurian sawit di kawasan tersebut.

Saat ini, kasus tersebut telah ditangani oleh Polda Kalimantan Barat untuk proses hukum lebih lanjut. Dua orang terduga pelaku telah diamankan, sementara satu lainnya yang berinisial J masih dalam pengejaran.

2. Norsan paparkan peningkatan kualitas jalan

Ratusan mahasiswa lakukan aksi demo di Kantor Gubernur Kalbar. (IDN Times/istimewa).

Selain menyoroti konflik sosial, Norsan juga menanggapi keluhan masyarakat terkait infrastruktur. Ia memaparkan adanya peningkatan kualitas jalan selama satu tahun dua bulan masa jabatannya sejak dilantik pada Februari 2024.

“Pada tahun 2024, persentase jalan mantap berada di angka 61 persen. Per April 2026, angka tersebut meningkat menjadi 65 persen. Pemerintah provinsi menargetkan 80 persen jalan mantap pada akhir masa jabatan di 2029,” jelasnya.

Meski menghadapi keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat, Pemprov Kalbar tetap berkomitmen memperbaiki jalan provinsi yang rusak melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

Di sektor pembangunan manusia, Norsan menyebutkan adanya peningkatan IPM Kalbar dari 71,19 pada 2024 menjadi 72,09 pada 2026. Ia menilai capaian tersebut sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Upaya tingkatkan IPM di Kalbar

Gubernur Kalbar temui massa demo soal isu konflik Air Upas. (IDN Times/istimewa).

Untuk menekan angka putus sekolah yang mencapai 25 persen, Pemprov Kalbar akan menggandeng sektor swasta melalui program pendidikan vokasi. Selain itu, pemerintah juga mendorong penyediaan program Paket A, B, dan C bagi pekerja yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.

Dalam kesempatan tersebut, Norsan mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan dialog dalam menyelesaikan setiap persoalan. Ia juga meminta perwakilan mahasiswa menyampaikan tuntutan secara rinci agar dapat dikaji dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

“Kita mencari solusi bersama. Terima kasih atas masukan yang diberikan. Mari kita kawal bersama pembangunan di Kalimantan Barat,” tutupnya.