Samarinda, IDN Times - Inovasi penarikan retribusi parkir dengan sistem digital mulai berlaku di Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim). Ada 10 lokasi yang menjadi tempat berlakunya metode baru ini. Tersebar di sejumlah ruas jalan Kota Tepian.
“Potensi PAD (pendapatan asli daerah) untuk parkir di Samarinda ini memang sangat besar,” ujar Vincentius Hari Prabowo, Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda saat dikonfirmasi, Rabu (5/5/2021).
Nah, untuk sementara pundi-pundi khusus parkir elektronik ini hanya ada di Toko Piala di Jalan KH Khalid, UD Jawa Indah dan Toko Elektronik LIEdi Jalan Panglima Batur lalu Toko Arjuna Baru dan Gadjah Mada Store di Jalan Diponegoro kemudian Apotek Hidup Bahagia dan Rumah Makan Ayam Goreng Banjar di Jalan Abul Hasan, Bakso Pak Wondo di Jalan Pangeran Hidayatullah lalu ruas Jalan Jendral Sudirman serta Parkir Dermaga di kawasan Pasar Pagi. Nantinya, jika proyek percontohan ini sukses sebanyak 246 kantong parkir elektronik baru bakal ditambah.
“Regulasi terkait e-parking memang masih disusun, namun patokannya tetap dengan Perda Samarinda No 5/2015 tentang Penataan dan Pengelolaan Parkir,” imbuh Hari, sapaan karibnya.
Menukil data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda, pada 2020 lalu capaian PAD untuk retribusi parkir hanya Rp1,8 miliar. Padahal jumlah tersebut bisa lebih besar. Alasannya total penduduk di ibu kota Kaltim ini mendekati 1 juta jiwa. Sementara pergerakan roda empat dan roda dua di Samarinda merupakan tertinggi di Benua Etam. Hari pun sepakat dengan hal tersebut. Dengan metode baru parkir elektronik ini, dirinya berharap tak ada lagi potensi kebocoran dari sektor parkir.
“Tapi ini masih tahap uji coba. Dalam perjalanannya tantangan pasti ada,” tandasnya.
Lebih lanjut dia menerangkan mengenai rintangan yang dimaksud itu. Misalnya saja, dari para pengguna jasa layanan parkir elektronik ini. Lantaran bentuk pembayaran parkir dengan cashless alias nontunai, maka tak semua warga Samarinda karib dengan metode tersebut. Itu artinya, sosialisasi harus lebih gencar. Namun dirinya percaya urusan itu bisa tuntas segera, sebab era digitalisasi finansial mulai lumrah. Persoalan lain ialah juru parkir liar. Oknum ini ditengarai menjadi biang kerok kebocoran PAD dari retribusi parkir.
“Memang tak mudah. Pelan-pelan pasti bisa. Warga juga harus mendukung metode ini,” pungkasnya.