Menteri Wihaji Minta TPK Kalbar Kawal Distribusi MBG ke Posyandu
Pontianak, IDN Times - Menteri Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI sekaligus Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji meminta Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Kalimantan Barat (Kalbar) ikut mengawal distribusi program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini diprioritaskan untuk kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, agar benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Wihaji menuturkan, peran TPK dalam mengawal distribusi MBG merupakan amanat baru dari Presiden yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Pasal 47.
1. Beri pelatihan ke kader PKK
Melalui aturan tersebut, kementerian yang dipimpinnya diberi tugas untuk memberikan pelatihan kepada kader PKK dan Tim Pendamping Keluarga di seluruh Indonesia.
“Ini semacam edukasi sekaligus kebijakan baru. Ada tugas dari Presiden agar kami melatih PKK dan Tim Pendamping Keluarga di seluruh Indonesia untuk membantu distribusi MBG, khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” ujar Wihaji, Minggu (8/3/2026).
Menurutnya, pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis di Pontianak sudah mulai berjalan berkat dukungan dari pemerintah daerah.
2. Kawal MBG agar tersalurkan ke semua penerima manfaat
Dia bilang, meskipun masih ada beberapa wilayah yang belum menjalankan program tersebut, pemerintah akan terus mengawal agar distribusi makanan bergizi bisa menjangkau semua penerima manfaat.
“Alhamdulillah berkat dukungan wali kota dan juga pemerintah provinsi, program ini sudah berjalan. Yang sudah berjalan akan terus kita kawal,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Wihaji juga memberikan apresiasi kepada Tim Pendamping Keluarga di Kalimantan Barat yang dinilai aktif membantu berbagai program keluarga.
Menurutnya, peran TPK sangat penting karena mereka berada langsung di tengah masyarakat.
“TPK di Kalimantan Barat ini luar biasa. Di Pontianak juga banyak. Semoga bisa memberikan kontribusi terbaik,” terangnya.l
Dia juga mengapresiasi dukungan dari pemerintah daerah serta para kader lapangan seperti PKK, Posyandu, dan kader KB yang selama ini ikut membantu pelaksanaan berbagai program keluarga.
3. Bakal beri bantuan transportasi
Wihaji juga menyinggung tantangan geografis di Kalimantan Barat yang memiliki banyak wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah sedang menyiapkan sejumlah solusi agar distribusi MBG bisa berjalan lebih lancar.
Salah satunya dengan mendekatkan layanan kepada masyarakat dan menyediakan bantuan transportasi bagi para pendamping keluarga.
“Insya Allah nanti juga akan ada bantuan motor untuk para pendamping. Tapi sabar dulu, masih dalam proses,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga sedang mengkaji model titik layanan agar masyarakat bisa lebih mudah mengakses program tersebut.
“Kita sedang mencari model titik-titik pelayanan. Biasanya sekitar enam kilometer, tapi nanti kita lihat kondisi masing-masing wilayah. Yang jelas, kita ingin mendekatkan pelayanan kepada penerima manfaat,” pungkasnya.
