OIKN Tawarkan Investasi Hunian di Kota Nusantara Lewat Skema KPBU
Sepaku, IDN Times - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menawarkan investasi pembangunan hunian di Kota Nusantara, ibu kota baru Indonesia yang berlokasi di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Investasi ini ditawarkan melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
"Skema pendanaan KPBU akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan perumahan di Kota Nusantara," ujar Kepala OIKN Basuki Hadimuljono dilaporkan Antara, di Sepaku PPU, Sabtu (9/3/2025).
1. Perumahan untuk menampung ASN, TNI, dan Polri
Perumahan ini dirancang untuk menampung aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI-Polri, serta masyarakat yang akan tinggal di ibu kota baru.
Sebagai langkah awal sebelum investasi swasta masuk, pemerintah pusat telah menyiapkan pembangunan jalan dan terowongan multifungsi yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Pembangunan Kota Nusantara periode 2025-2029 akan dilakukan melalui berbagai skema. APBN akan digunakan untuk membangun jalan dan terowongan multifungsi di wilayah 1B dan 1C guna memfasilitasi investor yang akan mengembangkan hunian di ibu kota baru," jelas Basuki.
2. OIKN telah menerima surat izin prakarsa
Hingga kini, OIKN telah menerima surat izin prakarsa (letter to proceed/LtP) untuk pembangunan jalan, terowongan multifungsi, dan hunian. Surat izin ini menjadi tanda keterlibatan sektor swasta dalam proyek tersebut.
Surat izin prakarsa untuk pembangunan jalan dan terowongan multifungsi berasal dari dua konsorsium asing serta dua badan usaha milik negara (BUMN). Sementara itu, LtP untuk pembangunan hunian diterima dari dua konsorsium asing, tiga perusahaan swasta nasional, dan satu BUMN.
"Transaksi berbagai proyek ini dijadwalkan mulai berjalan pada semester pertama 2025," ujar Basuki, tanpa menyebutkan nilai investasi yang terlibat.
3. Partisipasi pemangku kepentingan
Dengan meningkatnya kepercayaan investor terhadap pengembangan Kota Nusantara, Basuki berharap ada partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Dengan sinergi yang kuat, pembangunan ibu kota baru ini diharapkan dapat berjalan sesuai target, menuju Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028.
