Panggung Politik Dinasti? Pujian 100 Hari Rudy Mas’ud Dikritik Tajam
Balikpapan, IDN Times - Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, memuji kinerja 100 hari Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Namun, pujian itu menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, Hasanuddin adalah kakak kandung Rudy, sang gubernur.
Sebelumnya, pujian tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD pada Rabu (28/5/2025). Ia menyebut kinerja adiknya cukup positif sejauh ini.
“Saya lihat kinerja Pak Gubernur bagus. Setiap Senin sampai Rabu ada rapat-rapat maraton membahas soal Kaltim,” ujarnya.
1. Klaim koordinasi dengan Pemprov Kaltim membaik
Hasanuddin menambahkan, DPRD telah mulai membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari pihak gubernur. Drafnya sudah disepakati, tinggal menunggu ketok palu di sidang berikutnya.
Namun, ia mengakui bahwa hingga kini belum ada laporan pertanggungjawaban resmi dari pemerintah provinsi terkait 100 hari kerja Rudy-Seno.
“Kami belum ketemu langsung pertanggungjawabannya. Tapi aktivitasnya cukup kelihatan. Rapat-rapat dilakukan di kantor, bukan di hotel. Itu positif,” tambahnya.
Hasanuddin juga menyebut hubungan antara Pemprov dan DPRD saat ini cukup baik, dengan koordinasi yang mulai terbangun.
2. Kritik dari akademisi
Pujian yang dilayangkan Hasanuddin Mas'ud langsung menuai kritik. Akademisi hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai pernyataan Hasanuddin sangat bias dan berpotensi menormalisasi praktik politik dinasti.
“Apa mungkin penilaiannya buruk kalau itu adiknya sendiri? Omong kosong,” tegas pria yang akrab disapa Castro ini.
Menurutnya, evaluasi 100 hari seharusnya berbasis capaian program yang nyata dan masukan publik, bukan sekadar sanjungan dari keluarga.
3. Dinasti politik di Kaltim dinilai makin menguat
Dalam risetnya bertajuk Korupsi dan Fenomena Dinasti Politik di Kalimantan Timur (2020), Herdiansyah mencatat adanya pertumbuhan masif politik dinasti di Kaltim dalam 10 tahun terakhir. Setidaknya ada tujuh klan politik yang menguasai posisi strategis di eksekutif maupun legislatif—termasuk keluarga Mas’ud.
Castro menegaskan bahwa politik dinasti tidak otomatis korup, tapi cenderung membuka ruang penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan lemahnya kontrol antar lembaga.
“Watak sejatinya yang korup itu sulit disembunyikan meskipun reputasi coba dibangun,” tulisnya.
Ia mendorong lembaga pengawasan seperti KPK untuk memberi perhatian khusus terhadap praktik politik kekerabatan di daerah. Menurutnya, konsentrasi kekuasaan dalam satu keluarga bisa membahayakan demokrasi dan keadilan distribusi sumber daya.
