Pemda dan Kejari PPU Diskusi Soal Pilkada 2024
Penajam, IDN Times - Dalam rangka menyamakan persepsi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Dearah (Pilkada) tahun 2024, tim Dukungan Elemen Satuan Kerja (Desk) Pilkada Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) laksanakan Rapat Koordinasi (Rakor)
Demikian dikatakan, Sekretaris Daerah (Sekda) Penajam Paser Utara (PPU), Tohar yang juga Ketua Desk Pilkada kabupaten PPU, Jumat (22/11/2024) saat menyampaikan arahan teknis terkait pelaksanaan Desk Pilkada 2024 dalam Rakor yang digelar di kantor Bupati PPU.
Kegiatan dihadiri perwakilan Kejaksaan Negeri (Kejari) PPU, Kepala Bagian (Kabag) Ops Polres PPU, Kompol Sholeh, sejumlah pejabat terkait lainnya serta seluruh camat dan unsur penginput data perolehan suara tingkat desa dan kelurahan se kabupaten PPU.
“Melalui pertemuan ini, kita ingin membangun persepsi dan pemikiran yang sama kaitanya dengan kehadiran Desk Pilkada serentak 27 November 2024 yang akan datang,” ujar Tohar.
1. Berada pada pemikiran dengan frekuensi sama
Ia menuturkan, terkait dengan teknis perhitungan suara Pilkada, itu sudah ada tugasnya. Tetapi ia ingin membangun persepsi yang sama agar pemikiran semua berada pada pemikiran dengan frekuensi yang sama juga kaitannya dengan Desk Pilkada ini.
Dikatakan Tohar, jika ditelisik lebih jauh bahwa pemerintah daerah adalah pembina politik daerah, yang jika diterjemahkan kaitannya dengan tanggung jawab keamanan dan ketertiban wilayah bukan dilarikan kepada politik wilayah kekuasaan.
“Jadi kaitan keamanan dan ketertiban merupakan bagian dari kebutuhan dasar,” tegas Tohar.
2. Perpanjangan tangan pembina politik di daerah
Ia menambahkan, bahwa peran pemerintah daerah terhadap Pilkada sesuai peraturan undang-undang adalah memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Menurutnya, fasilitasi tahapan Pemilu juga telah dilakukan semenjak kick off Pemilukada dimulai.
Salah satu bukti, lanjutnya, yaitu ketika pemda memberikan surat edaran kepada camat, lurah dan kepala desa terkait pembentukan sekretariat PPS pada level kelurahan dan desa, pembentukan sekretariat PPK pada masing-masing kecamatan.
Dan meminta agar menunjuk personel untuk menjadi sekretaris PPK yang diberikan fasilitas itu kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kemudian, kegiatan seluruhnya berkonsekuensi kepada pembiayaan dan pembiayaan tersebut juga telah dilakukan.
”Alhamdulillah tercatat dari 10 kabupaten kota di provinsi Kaltim, kabupaten PPU nomor satu yang telah menyelesaikan kaitanya dengan hibah dana kepada penyelenggara KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta unit kerja yang memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemilu,” jelas Tohar.
3. Jumlah TPS
Dijelaskan Tohar, saat ini sesungguhnya telah jauh melangkah sejak kick off pelaksanaan Pemilukada. Bahkan sambung Tohar, hingga kini telah menjelang proses pemilihan. Terkait itu, ada beberapa catatan yang dilakukan untuk menjadi pencermatan bersama di masing-masing kecamatan, desa dan kelurahan.
Di mana telah dilakukan simulasi pemungutan suara di KPU, sebelumnya juga telah dilaksanakan apel siaga Kawal Pemilukada serentak 2024 yang dijaga oleh Bawaslu. Harapannya variasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di masing-masing desa itu tidak sama, yang jelas totalnya dari 54 desa dan kelurahan se-PPU itu ada 293 TPS.
“Berkenaan dengan ini saya konfirmasi kepada KPU, seluruhnya telah mengidentifikasi titik-titik penetapan lokasi TPS. Harapan saya mudah-mudahan ini sudah pas dengan perhitungan kita dan analisa kita, karena kita menetapkan TPS adalah daerah yang mudah dijangkau oleh para pemilih kita,” pungkasnya.
