Pontianak, IDN Times - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menyiapkan anggaran Rp60 miliar untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dana tersebut tak hanya digunakan untuk memadamkan api, tetapi juga menangani dampak kabut asap terhadap masyarakat hingga pemulihan lingkungan.
Total anggaran itu bersumber dari Rp20 miliar APBD Provinsi Kalbar dan Rp40 miliar bantuan Pemerintah Pusat melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Perubahan APBD 2026.
Bantuan pusat tersebut diberikan untuk mendukung penanganan karhutla di Kalbar. Penggunaannya mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/6460/SJ tertanggal 9 September 2026.
Dalam ketentuan tersebut, dana dapat digunakan untuk operasi pemadaman darat, termasuk metode suntik gambut, penyediaan bahan bakar dan logistik personel, operasional posko hingga distribusi bantuan dan evakuasi masyarakat.
Kebutuhan peralatan pemadaman juga masuk dalam penggunaan anggaran. Di antaranya pengadaan alat pelindung diri, pompa air, pompa gendong, tangki air, selang, sumur bor, kendaraan operasional hingga penyewaan ekskavator.
Dampak asap terhadap kesehatan warga juga menjadi perhatian. Anggaran dapat digunakan untuk mendukung pelayanan medis bagi masyarakat terdampak kabut asap, termasuk penyediaan masker, vitamin, obat-obatan hingga oksigen portabel.
Tak hanya itu, pemerintah juga membuka ruang dukungan bagi Masyarakat Peduli Api (MPA) dan relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla, termasuk pemberian insentif untuk kegiatan pemadaman.
Setelah api berhasil dikendalikan, penanganan dapat dilanjutkan dengan pemulihan ekosistem lahan gambut yang terdampak kebakaran.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan mengatakan penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat hingga masyarakat.
“Penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama. Dukungan anggaran yang telah disiapkan pemerintah daerah dan bantuan dari Pemerintah Pusat harus dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat penanganan di lapangan serta melindungi masyarakat dari dampak karhutla,” ujar Norsan, Jumat (18/9/2026).
Menurutnya, dukungan anggaran tersebut diharapkan mampu memperkuat penanganan mulai dari pencegahan, pemadaman hingga penanganan dampak yang ditimbulkan karhutla.
Pemprov Kalbar memastikan penggunaan dana tetap dilakukan sesuai ketentuan dan peruntukannya. Dalam kondisi tanggap darurat, bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan melalui BTT sesuai peraturan perundang-undangan.
Penggunaan anggaran juga akan mendapat pengawasan dari Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bantuan digunakan sesuai peruntukan, sementara pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan.
Dengan dukungan Rp60 miliar tersebut, penanganan karhutla Kalbar diarahkan tidak berhenti setelah api padam. Pemerintah juga menyiapkan dukungan untuk menjaga kesehatan masyarakat, memperkuat kesiapsiagaan serta memulihkan wilayah yang terdampak kebakaran.