Di Tengah Kabut Asap, Pemprov Kalbar Desak IPOCS 2026 Dibatalkan
- Pemprov Kalbar menegaskan IPOCS 2026 merupakan kegiatan swasta oleh POPSI dan Media Perkebunan, tanpa pendanaan maupun agenda resmi pemerintah daerah.
- Atas instruksi Gubernur Ria Norsan, Pemprov meminta penyelenggara membatalkan IPOCS 2026 karena karhutla dan kabut asap di Kalbar semakin parah.
- Pemprov terus menangani titik api dan dampak kabut asap, sambil mengajak warga serta pemangku kepentingan menjaga lingkungan dan mempertimbangkan kondisi daerah.
Pontianak, IDN Times - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menegaskan rencana kegiatan Pertemuan Edukasi Petani Sawit Berkelanjutan atau IPOCS 2026 bukan agenda pemerintah dan tidak menggunakan anggaran daerah.
Penegasan itu disampaikan setelah rencana kegiatan IPOCS 2026 ramai diperbincangkan di media sosial, di tengah situasi Kalbar yang masih menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar, Rino Anteno Tengo, mengatakan kegiatan tersebut sepenuhnya diselenggarakan pihak swasta.
“Pendanaan atas kegiatan ini murni dari pihak penyelenggara atau pihak swasta. Tidak ada pendanaan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Rino, Senin (14/9/2026).
1. Expo sawit digelar oleh organisasi petani sawit
Gubernur Ria Norsan pantau lokasi karhutla. (IDN Times/istimewa). Rino menjelaskan, IPOCS 2026 merupakan kegiatan yang digelar Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) bersama Media Perkebunan.
Menurutnya, Pemprov Kalbar tidak terlibat dalam pembiayaan kegiatan tersebut. Namun, setelah mempertimbangkan kondisi daerah yang masih dilanda karhutla, Pemprov meminta penyelenggara membatalkan kegiatan.
“Atas instruksi Bapak Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, saya sudah berkomunikasi dengan pihak penyelenggara untuk dibatalkan,” ujarnya.
2. Karhutla Kalbar makin parah, panitia diminta empati
Suasana kabut asap di Pontianak masuk kategori berbahaya. (IDN Times/Teri). Rino mengatakan, keputusan tersebut diambil bukan karena persoalan pendanaan, melainkan mempertimbangkan kondisi Kalbar yang dinilai belum kondusif.
“Kalimantan Barat masih dilanda karhutla yang semakin parah. Jadi kita mohon empati dari panitia untuk tidak melaksanakan kegiatan tersebut,” katanya.
Ia menilai seluruh pihak perlu memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakat yang saat ini terdampak kabut asap akibat karhutla.
3. Ajak warga dan pemangku kepentingan untuk jaga lingkungan
Gubernur Kalbar, Ria Norsan padamkan api karhutla. (IDN Times/Teri). Di sisi lain, Rino mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan ikut menjaga lingkungan serta mendukung penanganan karhutla.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Kalbar untuk bersama-sama menjaga hutan dan lingkungan agar kita bisa terbebas dari bencana karhutla,” tuturnya.
Pemprov Kalbar sendiri masih melakukan berbagai upaya penanganan karhutla di sejumlah wilayah, termasuk pemadaman titik api dan penanganan dampak kabut asap.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah meminta setiap kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang turut mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah.
