Potensi UMKM Kaltim Menarik, Gubernur Minta Pelaku Usaha Naik Kelas

14 Agu 2026, 16:00 WIBKota Samarinda

Sri Gunawan Wibisono

News

Channel

Add Us on Google

Potensi UMKM Kaltim Menarik, Gubernur Minta Pelaku Usaha Naik Kelas

Bank Central Asia (BCA) menggelar workshop sertifikasi halal gratis produk kuliner usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Samarinda KalimantanTimur (Kaltim), Kamis (20/6/2024). (IDN Times/Sri Wibisono)

Intinya Sih

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mendorong UMKM menjadi penggerak ekonomi daerah melalui inovasi, kemudahan perizinan, permodalan, dan perluasan pasar agar pelaku usaha naik kelas.
Pemprov mengarahkan pemetaan UMKM sesuai potensi wilayah; hingga akhir 2025 terdapat 293.525 UMKM, mayoritas usaha mikro, serta target pemberdayaan 1.050 pelaku usaha pada 2025-2026.
Pengembangan UMKM berbasis perikanan, perkebunan, peternakan, pertanian, dan industri rumahan dinilai perlu didukung serius agar manfaat pertumbuhan ekonomi menjangkau masyarakat bawah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Samarinda, IDN Times - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud mendorong penguatan ekonomi kerakyatan dengan menjadikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Rudy menegaskan UMKM tidak boleh hanya menjadi sektor penyangga ekonomi. Menurutnya, pelaku UMKM harus didorong untuk naik kelas melalui kebijakan yang konkret, inovatif, kemudahan perizinan, akses permodalan, hingga perluasan pasar.

“Para kepala dinas terkait tolong ciptakan inovasi-inovasi agar UMKM kita naik kelas dan bisa terus bertumbuh,” kata Rudy dilaporkan Antara di Samarinda, Jumat (14/8/2026).

1. Pemetaan UMKM di Kaltim secara terarah

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud saat Rapat terkait batas wilayah IKN di Kemendagri (IDN Times/istimewa)

Untuk merealisasikan target tersebut, Rudy menginstruksikan jajarannya melakukan pemetaan UMKM secara lebih terarah. Langkah ini dinilai penting agar strategi pengembangan usaha di setiap wilayah dapat disesuaikan dengan karakteristik dan potensi ekonomi masing-masing daerah.

Data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM) Kaltim mencatat jumlah UMKM di daerah itu mencapai 293.525 unit hingga akhir 2025. Mayoritas di antaranya merupakan usaha mikro, yakni sebanyak 291.947 unit.

Pemprov Kaltim juga terus menggenjot program pemberdayaan UMKM. Pada 2025-2026, pemerintah menargetkan program tersebut menyasar 1.050 pelaku usaha, termasuk memfasilitasi sertifikasi ekspor bagi 100 UKM potensial di Kaltim.

2. Memberikan manfaat bagi masyarakat Kaltim

Stan UMKM yang tampil pada peringatan HUT ke-45 Dekranas di BSCC Dome, Balikpapan, Rabu (9/7/2025). (Dok. Humas Pemprov Kaltim)

Rudy mengatakan pertumbuhan ekonomi harus memberikan manfaat hingga lapisan masyarakat paling bawah. Karena itu, kebijakan pemerintah daerah tidak boleh hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga harus membuka ruang bagi masyarakat kecil untuk berkembang.

Menurut dia, penguatan ekonomi kerakyatan dapat dilakukan melalui pengembangan industri rumahan atau home industry serta UMKM yang memanfaatkan potensi lokal.

Kaltim memiliki potensi besar di sektor perikanan, perkebunan, peternakan, dan pertanian. Namun, berbagai potensi tersebut dinilai masih belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Harus ada dukungan yang serius dan terukur, mulai dari kemudahan perizinan, akses permodalan, pemasaran, sampai bantuan kemitraan,” ujar Rudy.

3. Potensi UMKM di Kaltim

BPJPH Kaltim saat melakukan pendampingan sertifikasi halal pada puluhan UMKM di IKN (IDN Times/Ervan)

Ia menambahkan, potensi pengembangan UMKM juga cukup besar di sejumlah daerah, seperti Berau, Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, hingga Kutai Timur.

Rudy menilai luas wilayah dan kekayaan sumber daya alam Kaltim harus diubah menjadi peluang ekonomi nyata bagi masyarakat. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, UMKM diharapkan mampu tumbuh lebih kuat, memperluas pasar, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.