Sidang Kedua Kasus Makar, Kuasa Hukum: Surat Dakwaan Tidak Sah

Saat dihubungi IDN Times, Ketua Tim Kuasa Hukum Buctar Tabuni cs, Latifah Anum Siregar, mengirimkan siaran pers yang berisikan hasil evaluasi sidang eksepsi. Pada sidang tersebut tim kuasa hukum mengajukan keberatan-keberatannya atas semua dakwaan JPU yang didakwakan kepada tujuh kliennya.

Secara singkat, ada tiga poin penting yang disampaikan kuasa hukum pada sidang eksepsi. Yang pertama soal penyidikan yang dilakukan oleh Tim JPU. Menurut tim kuasa hukum, banyak pelanggaran-pelanggaran prosedur yang ditemukan dalam proses penyidikian kasus ini. Sehingga, penyidikan hingga terbitnya surat dakwaan JPU dianggap kuasa hukum tidak sah.

Poin kedua soal kewenangan mengadili. PN Balikpapan diyakini kuasa hukum tidak berwenang mengadili Buctar Tabuni bersama enam terdakwa lainnya. Sebab, tempat kejadian perkara atau locus delicti-nya Buctar Tabuni cs berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, Papua.

Memang, dijekaskan kuasa hukum, sidang makar di Balikpapan ini berdasarkan fatwa Mahkma Agung Nomor 167/KMA/SK/X/2019. Dalil utama yang menjadi lahirnya fatwa tersebut karena alasan keamanan. Jayapura dianggap tidak aman jika menjadi tempat sidang kasus makar Buctar Tabuni cs.

Namun, menurut kuasa hukum, fatwa Mahkamah Agung itu tidak kuat. Pasalnya, penetapan fatwa dilakukan tanpa mempertimbangkan pendapat atau saran dari keluarga ketujuh terdakwa, penasihat hukum dan para terdakwa sendiri.

Soal dalil yang menjadi alasan pemindahan tempat persidangan juga dit mentah-mentah oleh tim kuasa hukum Buctar Tabuni cs. Menurut kuasa hukum, saat ini Jayapura dalam kondisi aman. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan berbagai sidang yang kondusif di sana. Termasuk sidang dalam perkara rasisme di Pengadilan Negeri Jayapura, juga berjalan normal.

Poin terakhir yang disampaikan tim kuasa hukum Buctar Tabuni cs pada sidang kedua adalah soal surat dakwaan Tim JPU. Kuasa hukum menyampaikan telah membaca secara cermat seluruh surat dakwaan JPU dan telah melakukan penelaah hukum atas seluruh dalil-dalil hukum yang digunakan JPU.

Namun, kuasa hukum menemukan adanya kesalahan prosedur dalam dakwaan JPU. Menurut kuasa hukum, surat dakwaan JPU tidak disusun sesuai ketentuan KUHAP. Sehingga surat dakwaan JPU dianggap tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap menguraikan tindak pidana yang didakwakan kepada Buctar Tabuni cs.

Semua isi siaran pers tentang sidang kedua kasus makar dengan tujuh terdakwa ini telah dibenarkan Latifah Anum Siregar. Kata dia, semua eksepsi ini dikerjakan oleh timnya. “Kami kerjakan eksepsi ini sama-sama,” katanya.

IDN Times mencoba menghubungi Ketua Tim JPU dari Kejati Papua, Adrianus Y Tomana, untuk meminta tanggapannya perihal sidang eksepsi tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, Ketua Tim JPU dari Kejati Papua, Adrianus Y Tomana belum memberi respons.