Pontianak, IDN Times - Pontianak dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Partai Hanura yang diikuti ratusan anggota DPRD dari seluruh Indonesia.
Kegiatan yang berlangsung pada 1–3 Mei 2026 ini diikuti sekitar 525 anggota DPRD Fraksi Hanura hasil Pemilu 2024. Penunjukan Pontianak dinilai sebagai momentum strategis untuk menunjukkan peran daerah di tingkat nasional sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal.
Sekretaris Jenderal Hanura, Benny Rhamdani, mengatakan Bimteknas tidak hanya menjadi ajang peningkatan kapasitas, tetapi juga sarana konsolidasi internal partai menghadapi agenda politik ke depan.
Menurutnya, pemilihan Pontianak sebagai lokasi kegiatan merupakan bagian dari komitmen Hanura untuk mendorong daerah menjadi pusat aktivitas nasional.
“Pontianak menjadi simbol bahwa pembangunan tidak harus selalu berpusat di Jakarta. Daerah memiliki peran penting sebagai fondasi Indonesia yang sejahtera,” ujarnya, Kamis (30/4/2026).
Penunjukan ini juga membawa dampak langsung bagi perekonomian daerah. Wakil Sekretaris Jenderal Hanura, Ratna Ester Lumban Tobing, menyebut kehadiran lebih dari 600 peserta turut menggerakkan berbagai sektor, mulai dari perhotelan hingga transportasi.
Selama kegiatan berlangsung, sedikitnya lima hotel di Pontianak dilaporkan penuh oleh peserta. Kondisi ini berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak hotel dan belanja peserta.
Tak hanya itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal juga ikut merasakan manfaat. Sekitar 20 hingga 30 UMKM binaan Hanura di Kalimantan Barat diberi kesempatan untuk memamerkan dan menjual produk unggulan, mulai dari fesyen hingga kuliner khas daerah.
“Kegiatan ini bukan hanya agenda politik, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat Kalbar,” kata Ratna.
Selain mendorong ekonomi, Bimteknas ini juga menjadi ruang penguatan kapasitas anggota legislatif. Benny Rhamdani menekankan pentingnya peningkatan kualitas intelektual anggota DPRD agar mampu menghasilkan kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Sementara itu, Ketua Steering Committee (SC) Bimteknas Hanura, Hildi Hamid, menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah dan DPRD. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah dan memengaruhi pelaksanaan otonomi daerah.
Hildi mengungkapkan, sejumlah daerah mulai merasakan penurunan kewenangan dalam mengelola pembangunan akibat keterbatasan anggaran.
“Ada daerah yang merasa saat ini bukan lagi otonomi daerah karena tidak memiliki keleluasaan dalam mengelola anggaran,” ujarnya.
Ia mencontohkan kondisi di Kabupaten Kayong Utara, di mana proporsi belanja pegawai melebihi 30 persen dari APBD. Namun, menurutnya, hal itu bukan semata karena besarnya belanja pegawai, melainkan terbatasnya total anggaran daerah.
“Ini bukan karena belanjanya yang besar, tetapi karena APBD-nya kecil sehingga proporsinya terlihat tinggi,” jelasnya.
Hildi juga menyebut, kebijakan efisiensi di sejumlah daerah di Kalimantan Barat turut berdampak pada DPRD, termasuk tidak terakomodasinya pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan dalam anggaran daerah.
“Bahkan ada daerah yang tidak lagi mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD karena alasan efisiensi belanja,” pungkasnya.