Temuan Baru Kasus Pasar Baqa, Tersangka dan Kerugian Bisa Bertambah

Pengusutan kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Baqa memang dimulai pada awal 2018. Namun rupanya, Korps Adhyaksa sudah mengintai perkara ini sejak tiga tahun lalu. Sebab dari pemeriksaan dengan teliti alias tafahus, korps Adhyaksa menemukan sejumlah kejanggalan.

Rencana pembangunan pasar tersebut memerlukan dana sekitar Rp60 miliar. Dalam pengerjaannya pada  2014–2015, pengerjaan pasar itu menelan rupiah sebanyak Rp18 miliar dari APBD Perubahan 2014 dan APBD 2015, murni dan perubahan.

Lebih lanjut, mengutip data dari Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Samarinda, pada 2014, pengerjaan proyek tersebut dipegang oleh PT Sumber Rezeki Abadi dengan nilai Rp 4.695.780.000.

Namun sayang, miliaran duit menguap hanya tiang pancang yang kukuh berdiri. Pengerjaan proyek pasar itu setop sebab defisit melanda Pemkot Samarinda.

Para penyidik jaksa pun curiga lantaran spesifikasi bangunan tak sesuai dengan anggaran. Kuat dugaan ada permainan di antara tersangka.

Proyek kembali berlanjut pada 25 Mei 2018 dengan PT Fajar Sari Lima Sahabat sebagai rekan pengerjaan proyek. Dari kejanggalan inilah jaksa mulai menyelidiki.

"Dari BAP (berita acara pemeriksaan) yang kami terima, dapat kami simpulkan untuk saat ini ada yang menikmati dari hasil itu (dugaan korupsi)," terangnya.

Walaupun sempat tersendat-sendat dalam penyelidikannya, namun para jaksa akhirnya mendapatkan tiga nama yang diduga terlibat.

Mereka adalah Sulaiman, Said dan Miftachul. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan perkara korupsi proyek Pasar Baqa pada 28 November 2018.

Itu artinya sebelas bulan setelahnya baru dilakukan penahanan. Untuk urusan itu, Zaenal punya dalil. Syarat penahanan itu diatur dalam Pasal 21 UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

 "Isinya mengenai ketentuan penahanan dilakukan atau tidak," sebutnya. 

Walau demikian, sejak punya tersangka, kasus dugaan korupsi proyek Pembangunan Pasar Baqa nyatanya tersendat-sendat.

Selama belasan bulan penantian, jaksa sudah melakukan pemeriksaan terhadap 30 saksi. Tak hanya itu, hambatan lain untuk mempercepat penahanan ialah hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Syukurnya, penantian itu pun dibayar tuntas dengan keluarnya penilaian kerugian negara dari BPK RI. Dari perhitungan auditor negara didapati kerugian negara sebesar Rp2 miliar. Dan dalam 20 hari ke depan ditambah 40 hari perpanjangan, kejaksaan harus menyiapkan semua berkas acara pemeriksaan (BAP) ketiganya. 

"Ya, mau tak mau kami harus dilimpahkan ke persidangan," sebutnya. 

Kasipidsus pun yakin, kasus ini akan tuntas sebab dua alat bukti sudah di tangan. Pun demikian dengan perhitungan kerugian dari BPK RI.

Rupanya jaksa tak berhenti di situ mengumpulkan bukti. Tiga bulan lalu, temuan baru didapatkan. Bukti anyar itu didapat setelah ahli konstruksi asal Universitas Gadjah Mada meninjau lokasi pembangunan pasar di Jalan Sultan Hasanuddin, Baqa, Samarinda Seberang.

Ahli ini menemukan beberapa ketidaksesuaian dalam pembangunan pasar. Misal, ada segmen pekerjaan yang volumenya kurang, mengganti kualitas bahan bangunan premium dengan kualitas nomor dua hingga ada pekerjaan tak masuk dalam rencana anggaran belanja (RAB). Setelah menghimpun besaran kerugian, barulah setelah itu diajukan kembali ke BPK untuk menghitung jumlah kerugian.

"Bisa jadi kerugian negara bertambah," tambahnya.

Lalu, adakah indikasi tersangka lain bisa ikut terseret dalam pusaran dugaan kasus korupsi pembangunan Pasar Baqa?

Zaenal menjawab, masih menelusuri sebab peluang selalu ada. “Ya, tergantung lagi seperti apa perannya membuat negara merugi. Sementara tiga ini dulu,” tutupnya.