Waduh! Petani Kaltim dalam Gempuran Industri Ekstraksi “Emas Hitam”

Dia menerangkan, lebih dari 43 persen daratan di Kaltim dikapitalisasi menjadi konsesi pertambangan emas hitam. Apabila disatukan dengan industri ekstraktif lainnya, seperti sawit serta migas maka konsesi ini telah melebihi luas daratan yang ada di Benua Etam. Luas itu belum digabung dengan pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya.

Desa-desa di Kutai Kartanegara, misalnya. Sejak masa transmigrasi telah menjadi lokasi swasembada pangan. Sayangnya tanah di kabupaten ini perlahan-lahan tergerus oleh tambang batu bara. Akibatnya, warga terancam harus pergi dari kampungnya dan menjadi pengungsi di tanah sendiri. Bayangkan saja lahan pertambangan batu bara di Kukar mencapai 855.456 hektare, sedangkan untuk pertanian hanya 170.732 hektare.

"Desa di Kukar (kawasan Tenggarong Seberang) ini menjadi sentra ekonomi kecil sejak masa transmigrasi, tapi sekarang sudah jadi wilayah tambang,” tegasnya.

Kondisi di Kukar juga tak jauh berbeda dengan Penajam Paser Utara (PPU). Lahan pertambangan di kabupaten ini punya luas 203.685 hektare sementara lahan pertanian hanya 21.035 hektare. Padahal Kukar dan PPU merupakan daerah yang dikenal sebagai lumbung pangan.

Rupang pun tak menampik itu dan menyebut dengan obral izin pertambangan, Kaltim terancam defisit pangan. Produksi Kaltim hanya 247.263 ton beras, sementara kebutuhan 407.922 ton. Kaltim akan mengalami kekurangan 160.658 ton beras yang kemudian mengekspor dari Sulawesi, Jawa dan Kalsel.

"Jika pemerintah menggalakkan  swasembada pangan, saya pertanyakan kawasan mana lagi yang akan dijadikan lahan pertanian,” tuturnya.

Fakta ini pula lah yang membuat sebagian aktivis di Samarinda yang tergabung dalam Aliansi Kaltim Melawan (AKM) turun ke jalan kemudian menyuarakan protes lewat spanduk bertuliskan Tolak Omnibus Law, Wujudkan Reforma Agraria Sejati di depan Dinas Pangan, Tanaman Pangan & Hortikultura Kaltim, Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota pada Kamis siang.

Kritik tentu sudah jelas, lanjutnya, mempertanyakan kinerja dari dinas terkait selama ini. Dalam gempuran pertambangan, para petani ini tak pernah mendapat bantuan. Bila memang hendak swasembada pangan sediakan ruang.

“Dan ingat lahan ini tak boleh diganggu dan dikhususkan bagi pertanian. Dari kalkulasi kami, setidaknya 25 persen daratan Kaltim harus disiapkan untuk pertanian jika hendak swasembada pangan,” pungkasnya.