PMI Diminta yang Tangani Urusan Transfusi Darah di PPU 

2. Transfusi darah tidak perlu lagi diurusi rumah sakit

Jadi, lanjutnya, masalah transfusi darah tidak perlu lagi diurus oleh rumah sakit, sebab sudah ada PMI yang memiliki alat dan sumber daya manusia.

“Ini sebetulnya tinggal kecerdasan mengatur regulasi, karena sifatnya bukan undang-undang hanya kebijakan. Jadi kembali kepada eksekutor dalam hal ini Pemerintah Kabupaten PPU,” sebutnya. 

Apalagi, tambahnya, sudah regulasi yang mengatur terkait UTD yang pengelolaannya diserahkan ke PMI. Sehingga bisa dilakukan oleh PMI dan kolaborasi lembaga lain. 

“Harus dilihat aturannya mana yang harus mengurusi UTD ini. Tetapi kebijakan itu tidak harus melihat tegak lurus namun harus melihat kebutuhan,” imbuh Raup.

3. Harus dilihat kesiapan PMI seperti apa

Di tempat terpisah, Sekretaris Daerah PPU Tohar menyebutkan harus melihat kesiapan PMI setempat. Seperti apa kesiapan peralatan, perlengkapan, dan sumber daya personel.

“Jadi perlu ada kesiapan jika UTD digeser ke PMI, seandainya ketentuannya harus menyatakan seperti itu, maka harus lengkap semua," paparnya. 

Dan daya dukung itu, lanjutnya, paling penting bukan saja transfusi darah saja tetapi bagaimana mana kesiapan penyimpanan darah dan dan laboratorium.