TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

PPU Usul Prioritas Konektivitas Penghubung IKN dengan Daerah Lain

Butuh penyikapan segera

Akses jalan utama distribusi dimulai dari Jembatan Pulau Balang hingga ke IKN (IDN Times/Istimewa)

Penajam, IDN Times - Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) mengusulkan konektivitas dan pengembangan akses penghubung Ibu Kota Nusantara. Sehingga terhubungan antara IKN dengan kota/kabupaten lain di sekitarnya. 

Usulan tersebut disampaikan secara tertulis oleh, Plt Bupati PPU Hamdam melalui suratnya dengan nomor 050/515/TU-Pimp/034-Pemb/IV/2022 tanggal 17 April 2022 dengan tujuan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas dan Kepala Badan Otorita IKN.

“Surat ini dalam rangka merespons ketika kita sampaikan secara lisan di beberapa pertemuan ternyata pelaksanaan aturan itu kan nggak muncul. Apalagi saat ini sedang  disusun studi kelayakan atau kajian tentang pembangunan akses jalan bebas hambatan yang menghubungkan IKN dengan daerah sekitarnya,” ujar Kabag Pembangunan Setkab PPU Nicko Herlambang, Senin (31/5/2022).

Baca Juga: Sidang Korupsi Bupati PPU akan Digelar di PN Tipikor Samarinda

1. Agar bisa menjadi catatan yang dianggap penting

Sejumlah alat berat membuka akses jalan di lokasi segmen tiga di kawasan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (6/2/2022). (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)

Pemerintah Kabupaten PPU, lanjutnya, melihat ini sebagai peluang sehingga mengusulkan tentang rute akses jalan baik bebas hambatan maupun jalan biasa sebagai prioritas. Hal ini penting karena kalau hal ini tidak secara tertulis takutnya nanti tidak menjadi catatan yang dianggap penting.

“Oleh karena itu upayakan segala masukan terkait dengan pembangunan kami sampaikan secara  tertulis. Harapan kita ini juga direspons oleh pemerintah karena memang ada beberapa di lapangan yang sekarang butuh penyikapan segera,” sebutnya. 

2. Setelah terbentuk tim transisi IKN pihaknya belum pernah rapat bersama

Konsep masa depan sistem transportasi di IKN (Dok. Tim Pokja IKN Kemenhub)

Karena, kata Nicko, setelah terbentuk tim transisi IKN pihaknya belum pernah rapat yang detail. Harapannya nanti tim ini bisa duduk bersama dengan kecamatan, kelurahan atau desa guna menanyakan banyak hal kegalauan teman-teman misalnya terkait dengan beberapa wilayah kecamatan Sepaku yang tidak masuk dengan Otorita itu bagaimana.

“Selain persoalan di tengah-tengah masyarakat, kami dari pemerintah daerah juga ingin mengusulkan kepada Bappenas dan Badan Otorita IKN tentang prioritas konektivitas dan pengembangan akses jalur penghubung lKN dengan Kabupaten PPU dan sekitarnya,” tegasnya.

Nicko mengatakan, PPU menyampaikan beberapa hal prioritas agar bisa diakomodasi di perencanaan makro pembangunan akses konektivitas dan sistem transportasi dalam rangka mendukung IKN Nusantara terutama yang berada dalam wilayah PPU agar desain perencanaan, studi kelayakan dan rencana Detail Engineering Design (DED) yang akan dibuat bisa mengacu perencanaan pembangunan wilayah PPU. 

3. KIPP IKN diharapkan bisa terkoneksi dengan wilayah strategis di Kabupaten PPU

Simpul transportasi pendukung IKN (Dok. Tim Pokja IKN Kemenhub)

Ada beberapa prioritas di kawasan IKN Nusantara. 

“Adapun beberapa hal prioritas antara lain, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara, yaitu Kawasan Pusat pengembangan pusat pemerintahan di IKN akan menjadi wilayah pusat pemerintahan dan areal pembangunan inti diharapkan bisa terkoneksi dengan wilayah strategis di Kabupaten PPU,” jelasnya.

Lalu Kawasan Industri Buluminung (KIB), Gersik, Jenebora dan sekitarnya di Kecamatan Penajam, di mana wilayah industri ini menjadi salah satu akses logistik IKN dan saat ini beberapa industri akan menyokong pembangunan IKN sebagian telah dibangun dan sebagian dalam proses perizinan untuk berinvestasi di areal peruntukan Kawasan Industri PPU.

“Kawasan Kota Tepi Laut (Waterfront City) di wilayah Penajam Paser Utara juga merupakan areal pusat pengembangan pesisir dimana di dalamnya terdapat wilayah perkantoran dan pusat pemerintahan Kabupaten PPU dan rencana pengembangan kota mandiri terpadu bersisian Kota Balikpapan dengan akses konektivitas Tol Teluk Balikpapan,” urainya.

Baca Juga: Bangun Bendungan di Lawe-Lawe, PPU Pinjam Lahan Pertamina 

Berita Terkini Lainnya