Tertibkan IMTN, Pemkot Balikpapan akan Libatkan Aparat Hukum

1. Bangun sistem terpadu dengan aparat

Sejak tahun 2015, Pemerintah Kota Balikpapan telah menerapkan secara efektif Perda Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang  Izin Membuka Tanah Negara (IMTN). Dengan diterbitkannya aturan ini maka surat segel atau alas hak yang belum didaftarkan permohonan haknya ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Balikpapan harus dimohonkan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN).

Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah tumpang tindih lahan akibat kepemilikan segel menjadi hal yang sering terjadi. IMTN menjadi salah satu syarat  untuk meningkatkan status kepemilikan tanahnya menjadi sertifikat hak milik.

Namun dalam perjalanannya, penerapan IMTN di Kota Balikpapan tidak berjalan mulus. Karena masih banyaknya laporan dari masyarakat yang disampaikan terkait masalah tumpang tindih pengurusan IMTN. 

Rizal menjelaskan kebijakan penerapan IMTN di Kota Balikpapan saat ini sudah baik, yang perlu dimaksimalkan adalah pengawasannya, agar tidak disalahgunakan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat.

“Sebenarnya kalau IMTN itu klir, BPN juga enak dalam membuat sertifikat. Yang mengganggu itu, ada oknum yang melakukan pemalsuan IMTN,” terangnya.

Untuk itu, Rizal menerangkan, pihaknya saat ini tengah mengkaji rencana untuk membangun sistem terpadu yang melibatkan instansi antara Pemerintah Kota, BPN dan aparat hukum.