Hampir Rampung, Judicial Review Provinsi Kalsel Siap Melangkah ke MK  

2. Judicial review dapat berjalan dan kuat hanya dengan suara rakyat

Dari data, fakta, dan informasi yang telah dihimpun Pazri bersama pihaknya, tentu dirinya optimis gugatan judicial review yang dikawalnya akan berjalan mulus. Bahkan legal standing-nya pun kuat.

Belajar dari perkara pemindahan ibu kota daerah lainnya di Indonesia, hal itu bisa menjadi kunci bagi dia memenangkan sanggahan ini.

“Borneo Law Firm hanya dengan versi masyarakat sebagai pemberi kuasa, dari berbagai kalangan itu sudah bisa memperkuatkan gugatan judicial review ke MK,” ucap advokat muda ini.

“Khusus di MK, tentu pembuktian harus dikuatkan dengan bukti surat, surat pernyataan, berita acara, daftar hadir, saksi-saksi minimal lima orang dan tiga ahli yang dikuatkan dengan kartu identitas diri,” tambahnya.

Atas dasar itu, ia pun mantap dapat membuktikan UU Provinsi baru bertentangan dengan konstitusi UUD 1945. 

Paling kuat, pada proses dan tata cara pembentukannya saja sudah sarat pelanggaran. Sebab, tidak berlandasan filosofis, sosiologis, yuridis dan historis.