Pembangunan IKN di Kaltim Bakal Libatkan Pengusaha Lokal?
Pembangunan IKN di Kaltim buat ekonomi bergerak
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Samarinda, IDN Times - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa meminta pihak swasta terlibat dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).
“Mereka (swasta) bisa membangun perkantoran, perumahan atau fasilitas publik,” ujar Suharso seperti dilansir dari rilis resmi Pemprov Kaltim, Senin (19/4/2021).
Baca Juga: Tradisi Jelang Ramadan dari Tapanuli, Samarinda, hingga Bali
1. Ada tiga skema pembiayaan membangun IKN di Kaltim
Pemindahan IKN ke kawasan timur Indonesia memang penting. Dengan begitu pemerataan pembangunan bisa dirasakan. Terdapat tiga skema pembiayaan dalam pembangunan IKN yakni lewat APBN, KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) serta pihak swasta. Jika tak lepas dari rencana maka total pembiayaan IKN mencapai Rp485,2 triliun. Khusus APBN misalnya bakal memakan 19,2 persen dari total biaya pemindahan IKN, yakni Rp93,5 triliun.
Duit itu bakal digunakan untuk infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri hingga pangkalan militer. Sedangkan KPBU sebesar Rp265,2 triliun atau sebanyak 54,6 persen. Dana ini bakal mengongkosi pengerjaan gedung eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ada juga sarana pendidikan serta kesehatan. Sementara untuk pihak swasta mendapat porsi 26,2 persen atau Rp127,3 triliun.
“Untuk anggaran pembangunan IKN memang tidak akan memberatkan APBN dalam bentuk cash flow up frontnya dan itu yang dihindari,” terangnya.
Baca Juga: Absen Setahun karena COVID-19, Pasar Ramadan di Samarinda Buka Lagi