Rapat Paripurna Rancangan Perda APBD-P Tanpa Sekprov Kaltim 

2. Siapkan tim khusus mengkaji polemik sekprov Kaltim

Lebih lanjut dia menjelaskan, sebagian fraksi dewan seperti PKB, PPP, Partai Golkar dan PDI-P sudah menyatakan sikap akan mengambil langkah sesuai aturan yang berlaku. Tim ahli dewan akan dibentuk kemudian menganalisis secara birokrasi. Aturan apa saja yang dilanggar oleh Isran, lalu apa alasannya tak melibatkan Sekprov Definitif Abdullah Sani dalam pemerintahan? Hasilnya nanti bakal digunakan sebagai rujukan hak angket dan interpelasi.

"Ya, tunggu sabar sajalah. Setelah pelantikan dewan (September) mendatang, kami gas (soal polemik sekprov)," tuturnya.

Udin menuturkan, dampak kekosongan sekprov tentu berpengaruh dalam pembahasan APBD 2020 mendatang. Sebelumnya, Pelaksana Tugas Sekprov Kaltim M. Sabani sempat datang sebagai perwakilan eksekutif. Namun yang berwenang ialah sekretaris daerah definitif.

"Sejak saat itu, M. Sabani tak pernah lagi hadir dan selalu diwakili oleh pihak terkait dari pemprov," sebutnya.