LPG Subsidi Langka, Sejumlah Warga Demo di Kantor Bupati PPU
Puluhan warga saat mendemo PJ Bupati PPU, Makmur Marbun untuk segera ambili tindakan tegas kelangkaan LPG subsidi (IDN Times/Ervan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Penajam, IDN Times - Sejumlah warga Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (12/1/2024) melakukan aksi demo di Kantor Bupati PPU. Mereka menuntut Penjabat (Pj) Bupati PPU, Makmur Marbun segera mengambil tindakan atau langkah tegas atas kelangkaan gas Liquified Petroleum Gas (LPG) subsidi 3 kilogram.
“Keluhan utama masyarakat yakni sulitnya mendapatkan gas LPG dan akan dihapuskannya BPJS Mandiri PBI APBD PPU tahun 2024,” ujar Koordinator lapangan (Korlap) aksi unjuk rasa, Ibrahim saat menyampaikan orasinya dihadapkan Pj Bupati PPU, Makmur Marbun serta sejumlah pejabat Pemkab PPU lainnya.
1. Harga LPG subsidi dijual di atas HET
Korlap aksi unjuk rasa warga PPU, Ibrahim (IDN Times/Ervan)Ibrahim membeberkan, selama ini masyarakat sangat kesulitan mendapatkan LPG subsidi 3 kilogram. Sejak pagi hingga malam hari pun gas itu tak kunjung didapatkan.
“Kalau pun ada, harganya melambung tinggi diatas harga eceran tertinggi (HET), kisaran Rp 35 ribu hingga Rp50 ribu per tabung, sementara biasanya HET hanya Rp 25 ribu per tabung,” ungkapnya.
Ia mengatakan bahwa masyarakat sangat kecewa, karena pemerintah daerah hanya melakukan inspeksi mendadak (sidak), tetapi tidak ada solusi nyata di lapangan.
"Buktinya, masyarakat tetap kesulitan mendapatkan kebutuhan mereka. Seolah-olah ada pembiaran terhadap kelangkaan LPG. Saya bawa tabung gas dari pagi sampai malam tidak ketemu, bagaimana kita mau masak," ungkapnya.
Ia menilai, harga gas LPG yang dinaikkan oleh pengecer itu karena tidak adanya pengawasan ketat dari pemerintah daerah. Ketegasan pemerintah diperlukan, karena kejadian ini juga terus berulang.
"Anehnya pengecer itu bisa mendapatkan tabung gas, tapi masyarakat tidak, itu karena pemerintah tidak mengawasi," ucap Ibrahim.
Baca Juga: Gas Subsidi Langka, Pj Bupati PPU Sidak Agen dan Pangkalan
2. Tidak tinggal diam melihat kelangkaan LPG
PJ Bupati PPU, Makmur Marbun ketika berdialog dengan massa pendemo kelangkaan LPG subsidi (IDN Times/Ervan)Menanggapi orasi warga, Pj Bupati PPU, Makmur Marbun menerangkan, dirinya tidak tinggal diam melihat persoalan kelangkaan LPG bersubsidi di Kabupaten PPU. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, ia mengaku telah melakukan sidak ke sejumlah agen dan pangkalan LPG. Tujuannya untuk melihat langsung ketersediaan serta memastikan tidak ada penimbunan dan harga tetap stabil sampai kepada masyarakat.
Untuk mengatasi permasalahan kelangkaan LPG ini, dirinya juga telah memanggil PT Pertamina Patra Niaga Balikpapan dan para pimpinan Agen Penyalur Elpiji yang berada di PPU.
"Dan saya saat itu juga minta agar kekosongan gas di PPU harus segera diselesaikan. Kami dari pemda bahkan membantu menyiapkan personel dan kendaraan untuk membantu,” tutur Makmur Marbun.
3. LPG subsidi juga dijual ke Kabupaten Paser
Distribusi dan produksi LPG 3 Kg Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel. (Dok. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel).Pj Bupati menjelaskan, kelangkaan gas LPG subsidi ukuran tabung 3 kilogram yang terjadi itu diduga lantaran sebagian pasokan gas untuk wilayah PPU dijual ke daerah luar, yakni di Kabupaten Paser. Harga gas LPG di Kabupaten Paser lebih tinggi dibandingkan HET LPG 3 kilogram yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten PPU.
“Gas LPG subsidi 3 kilogram banyak yang lari ke Paser karena harganya lebih mahal. Saya berjanji, masalah ini akan saya benahi,” terangnya.
4. Ajukan penambahan kuota ke ESDM
PJ Bupati PPU, Makmur Marbun ketika berdialog dengan massa pendemo kelangkaan LPG subsidi (IDN Times/Ervan)Makmur Marbun mengungkapkan di hadapan puluhan pendemo, bahwa pemerintah daerah akan mengajukan penambahan kuota gas LPG 3 kilogram kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Karena adanya Ibu Kota Nusantara (IKN), kebutuhan pemakaian gas LPG 3 Kg terus mengalami peningkatan namun tidak ada penambahan kuota.
“Sekarang PPU tidak boleh lagi disamakan dengan kondisi dulu, setelah adanya pembangunan IKN maka kuotanya harus ditambah,” pungkasnya.
Setelah mendengarkan penjelasan Pj Bupati PPU tersebut, warga berangsur-angsur membubarkan diri dengan pengawalan personel Polres PPU dan Satuan Polisi Pamong Praja PPU.
Baca Juga: Tingkatkan Layanan Publik, Diskominfo PPU akan Terapkan E-Office
