Balikpapan, IDN Times  - Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Aryo Hanggono mengungkapkan potensi ekonomi dari sektor wilayah pesisir mencapai Rp670 triliun. Sedangkan untuk sektor wisata bahari potensinya mencapai Rp24 triliun. Menyadari potensi ini KKP mencanangkan program Desa Wisata Bahari. (Dewi Bahari). 

“Desa Wisata Bahari akan memberikan stimulus dengan berbagai rencana program, salah satunya bedah kampung yang berkonsep penataan ulang desa di dalam dan luar kawasan konservasi, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN),” kata Aryo setelah membuka Workshop Nasional, Rakornas, Sosialisasi RUU Daerah Kepulauan dan Deklarasi Asosiasi DPRD Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia, di Platinum Hotel,Balikpapan pada Selasa (10/3) 

1. Potensi wisata belum digarap serius, KKP kembangkan Dewi Bahari

Workshop Nasional Apeksindo mengenai Sosialisasi RUU Daerah Kepulauan dan Kunjungan ke IKN, di Balikpapan, 10 Maret 2020 (IDN Times/Hilmansyah)

Pada acara yang digelar Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia ( Aspeksindo ), Aryo juga menunjukkan bahwa pulau-pulau kecil di Indonesia menyimpan banyak potensi wisata. Program Desa Wisata Bahari ini untuk mengembangkan pulau-pulau kecil dan perekonomian daerah pesisir. 

“Desa Wisata Bahari, merupakan model pengembangan di dalam dan luar kawasan konservasi. Khusus di dalam kawasan, ada potensi wisata yang besar,” ujar Aryo. 

Tema yang diangkat pada acara ini adalah Penguatan Legislasi Daerah untuk Indonesia Maju.

Baca Juga: Misteri Limbah Hitam di Teluk Balikpapan, Ini Penjelasan Pertamina

2.Undang-undang Daerah Kepulauan sangat diperlukan untuk masyarakat pesisir dan kepulauan

Workshop Nasional Apeksindo mengenai Sosialisasi RUU Daerah Kepulauan dan Kunjungan ke IKN, di Balikpapan, 10 Maret 2020 (IDN Times/Hilmansyah)

Workshop nasional ini dihadiri oleh ratusan tamu undangan yang terdiri dari para pejabat seperti gubernur, wali kota, bupati, DPRD, dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang berbasis kepulauan.  

Workshop dan sosialisasi RUU Daerah Kepulauan ini amat penting untuk menangkap aspirasi daerah kepulauan dan pesisir sehingga UU Daerah Kepulauan yang akan ditetapkan nantinya diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat. 

“Kekayaan laut kita sangat besar tidak hanya untuk Indonesia tapi juga dunia, untuk itu Apeksindo perlu dukungan legislasi dalam hal ini Asosiasi DPRD Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia, terutama dalam membuat UU daerah kepulauan.” Ujar Ketua Apeksindo Abdul Gafur Masud.

3. Peserta workshop berkunjung ke kawasan Ibu Kota Negara (IKN)

Lokasi Ibu Kota Negara di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (IDN Times/Ervan Masbanjar)

Selain menggelar Workshop Nasional terkait RUU Daerah Kepulauan, Apeksindo juga menggelar Rakornas dan Kongres Nasional Maritim II ( Konasmi ) serta Deklarasi Pembentukan Asosiasi DPRD Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia

Para peserta workshop nasional yang digelar dari 10-12 Maret 2020 ini juga pada hari ini Rabu (11/3) berkunjung ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk mengikuti acara puncak HUT ke-18 Kabupaten PPU dan Presentasi Siteplan Kawasan Ibu Kota Negara.

Baca Juga: Wabup Hamdam Buka-bukaan Soal Tantangan Membangun IKN di Penajam