2. Perhitungan hanya di atas kertas

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Ia menjabarkan bahwa perhitungan tersebut hanya di atas kertas yang tentu tidak selalu linear dengan kondisi di lapangan, yang pasti, bergabungnya kedua koalisi itu, hanya akan melahirkan tiga poros saja, yakni koalisi KIB dan KKIR, koalisi perubahan, dan PDIP yang menjadi satu-satunya partai yang bisa mengajukan calon sendiri tanpa koalisi.
 
Kemudian,  nama Prabowo dan Airlangga  kemungkinan menguat untuk dipasangkan. Sementara calon lain seperti Muhaimin dan Zulkifli hanya akan jadi alternatif. Yang untung Prabowo-Airlangga, yang buntung Muhaimin-Zulkifli. 
 
"Bagi saya, bergabungnya KIB dan KKIR ini justru makin menutup ruang bagi calon-calon alternatif,  jadi kemungkinan kita tidak akan melihat nama-nama  baru dalam koalisi ini, tetapi nama-nama yang sudah sering kali nyapres sejak dua sampai dua kali pemilu sebelumnya seperti Prabowo," papar Herdiansyah.

3. Publik luas paling dirugikan dalam dinamika koalisi ini

Ilustrasi pemungutan suara (ANTARA FOTO/Arnas Padda)

Menurutnya, terlepas dari dinamika koalisi ini, yang paling dirugikan sebenarnya adalah publik luas,  karena perbincangan capres-cawapres itu hanya menjadi konsumsi elite politik dan partai-partai di parlemen, tidak pernah sampai ke bawah. 
 
Herdiansyah menambahkan bahwa kondisi seperti itu membuat publik luas tidak diberikan ruang partisipasi memadai, jadi bisa dikatakan proses pemilu presiden ini semacam demokrasinya elite politik, bukan demokrasi rakyat.
 
 "Rakyat hanya dijadikan lumbung suara, perannya diabaikan dalam perbincangan capres-cawapres sejak awal, dan inilah wajah busuk demokrasi kita hari ini," tandasnya.

Baca Juga: Sopir Jasa Ekspedisi di Samarinda Ditemukan Tewas di Belakang Truk