Pembangunan IKN di Kaltim Bakal Libatkan Pengusaha Lokal?
Kawasan IKN di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (IDN Times/Yuda Almerio)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Samarinda, IDN Times - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa meminta pihak swasta terlibat dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).
“Mereka (swasta) bisa membangun perkantoran, perumahan atau fasilitas publik,” ujar Suharso seperti dilansir dari rilis resmi Pemprov Kaltim, Senin (19/4/2021).
1. Ada tiga skema pembiayaan membangun IKN di Kaltim
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)Pemindahan IKN ke kawasan timur Indonesia memang penting. Dengan begitu pemerataan pembangunan bisa dirasakan. Terdapat tiga skema pembiayaan dalam pembangunan IKN yakni lewat APBN, KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) serta pihak swasta. Jika tak lepas dari rencana maka total pembiayaan IKN mencapai Rp485,2 triliun. Khusus APBN misalnya bakal memakan 19,2 persen dari total biaya pemindahan IKN, yakni Rp93,5 triliun.
Duit itu bakal digunakan untuk infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri hingga pangkalan militer. Sedangkan KPBU sebesar Rp265,2 triliun atau sebanyak 54,6 persen. Dana ini bakal mengongkosi pengerjaan gedung eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ada juga sarana pendidikan serta kesehatan. Sementara untuk pihak swasta mendapat porsi 26,2 persen atau Rp127,3 triliun.
“Untuk anggaran pembangunan IKN memang tidak akan memberatkan APBN dalam bentuk cash flow up frontnya dan itu yang dihindari,” terangnya.
Baca Juga: Tradisi Jelang Ramadan dari Tapanuli, Samarinda, hingga Bali
2. Ketika IKN pindah ke Kaltim, ekonomi juga bisa bergerak
IDN Times/Sukma ShaktiKeterlibatan swasta dalam pembangunan IKN memang penting lantaran negara tak bisa sendiri mendirikan IKN. Suharso pun sepakat dengan ihwal tersebut. Lantaran beleid ini bisa menghasilkan revenue buat swasta dan membiayainya, sehingga saat yang sama ekonomi juga bisa bergerak. Dalam prosesnya perencanaan matang diperlukan.
“Economy recovery kalau biasa-biasa saja, saya kira sulit kita untuk kembali pada pertumbuhan diharapkan. Mengantisipasinya, industri menyertainya bergerak, termasuk klaster-klaster di sini,” tandas Suharso.
3. Ramadan tahun ini menjadi agenda peletakkan batu pertama di IKN
Presiden Jokowi saat meninjau lokasi IKN di PPU untuk pertama kalinya sejak penentuan IKN baru (IDN Times/Yuda Almerio)Pembangunan IKN memerlukan lahan seluas 193 ribu hektare. Pemprov Kaltim telah menyiapkan lahan seluas 410 ribu hektare guna mendukung langkah tersebut. Desain tentu mengikuti konsep dari Urban+ yang berjudul Nagara Rimba Nusa. Menyandingkan alam dengan manusia.
Menteri Suharso pun sepakat dengan hal tersebut. Karena itu dalam prosesnya, pembangunan IKN sangat memperhatikan lingkungan hidup. Aspek ini pula yang menjadi konsentrasi perhatian pemerintah dalam mewujudkan IKN baru nanti. Dirinya pun berharap Ramadan nanti peletakan batu pertama di titik nol bisa terlaksana.
"Kita berharap pada Ramadan ini (ada groundbreaking), kalau segala sesuatunya sudah terpenuhi, semua kondisi-kondisi persyaratan yang diharapkan secara teknokratir yang akuntable bisa dipertanggung jawabkan," pungkasnya.
Baca Juga: Absen Setahun karena COVID-19, Pasar Ramadan di Samarinda Buka Lagi
