Kerja Sama Sawit Kaltim dengan Jerman Harus Libatkan Pengusaha Lokal
Samarinda, IDN Times - Potensi perkebunan sawit di Kaltim memang menjanjikan. Itu sebab Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kaltim, Bakri Hadi memberi respons positif terhadap perubahan adendum kerja sama sawit Kaltim dengan Jerman.
“Re-kontrak ini harus memberikan nilai tambah ekonomi untuk masyarakat Kaltim secara menyeluruh,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Rabu (20/1/2021) sore.
1. Pengusaha lokal harus terlibat dalam kerja sama kebun sawit Kaltim dengan Jerman
Informasi dihimpun IDN Times, perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu penolong dunia ketenagakerjaan di Kaltim. Di tengah maraknya pekerja yang dirumahkan karena pandemik COVID-19, sektor ini justru mampu menyerap 220.055 tenaga kerja baru. Jumlah itu berasal dari total areal yang mencapai 1,22 juta hektare, dengan produksi mencapai 18,34 juta ton, atau mencapai 20.776 kilogram per hektarenya. Sementara untuk proyeksi 2021 atau tahun ini disebut-sebut akan terus meningkat. Karena itu, dia berharap dalam prosesnya nanti, pengusaha lokal juga terlibat.
“Nanti bisa dimasukkan lewat klausal yang menyebut wajib memberdayakan pengusaha lokal. Terutama yang tergabung dalam Hipmi ataupun Kadin Kaltim,” sarannya.
2. Pelaksanaan kegiatan kebun sawit harus memutar roda ekonomi lokal
Dia menambahkan, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perkebunan nanti juga bisa melibatkan toko kelontong sekitar. Paling mudah membeli beras, bahan-bahan pokok dan lainnya. Dengan demikian roda ekonomi bisa berputar. Sementara perizinan dan lain sebagainya pasti sudah dipikirkan dengan matang. Namun dengan catatan harus perhatikan lingkungan juga.
“Sudah ada analisis lingkungan oleh pihak pengusaha sawit sebelum berproses,” imbuhnya.
3. Hilirisasi industri sawit di Kaltim masih terbentur infrastruktur
Sebelumnya, Azmal Ridwan, Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim juga menilai Benua Etam memang punya potensi tinggi untuk kelapa sawit. Namun akan lebih baik lagi bila bisa memproduksi sendiri atau hilirisasi. Sayangnya, untuk merealisasikan hal tersebut perlu kerja keras. Pasalnya hingga saat ini Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) di Kutai Timur yang diproyeksi sebagai pusat industri kelapa sawit belum juga optimal. Sayangnya persoalan wacana hirilisasi tak hanya itu saja, selain pelabuhan, infrastruktur pendukung juga harus tersedia. Mulai dari jalan, air bersih hingga listrik. Jika semua terwujud, otomatis investor bakal tertarik.
“Bayangkan saja Kaltim bisa mengirim produk turunan seperti lipstik, minyak hingga mentega. Pasti untungnya bisa lebih,” tutup Azmal.
