Demi Data Akurat, BPS Kalbar Jangkau Pedalaman di Sensus Ekonomi 2026

Kepala BPS Kalbar Muh Saichudin mengatakan, seluruh tahapan pendataan telah dirancang agar tetap dapat berjalan meskipun petugas harus mendatangi lokasi yang sulit dijangkau sinyal komunikasi.

“Pendataan sekarang menggunakan aplikasi berbasis gawai, tidak lagi menggunakan kertas. Namun kami sudah memitigasi kendala jaringan dengan sistem offline,” paparnya, Senin (15/6/2026).

Saichudin menuturkan, petugas sebelumnya bisa mengunduh data terlebih dahulu, kemudian melakukan pendataan langsung ke rumah-rumah.

“Ke tempat-tempat usaha, termasuk di wilayah pegunungan atau pedalaman. Setelah mendapatkan sinyal, data baru dikirim ke server BPS,” ujarnya.

Untuk memastikan kualitas data tetap terjaga, BPS Kalbar menerjunkan sekitar 570 pegawai untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan. Mereka bertugas mengawal kinerja petugas pencacah lapangan (PPL) dan petugas pemeriksa lapangan (PML) selama masa awal pendataan.

Total petugas sensus ekonomi 2026 di Kalimantan Barat yakni berjumlah 4.701 petugas, di Kota Pontianak sendiri terdapat 428 petugas sensus ekonomi 2026.

“Mulai hari ini hingga akhir Juni, pegawai BPS akan turun ke lapangan. Mereka bergantian pagi dan siang untuk memastikan sensus ekonomi ini berjalan sukses dan menghasilkan data yang berkualitas,” kata Saichudin.

Sementara itu, Sekda Kalbar, Harisson menegaskan pentingnya menjaga mutu data yang dihasilkan dalam Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, data tersebut akan menjadi rujukan pemerintah daerah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan.

“Hasil sensus ini akan kita gunakan untuk mengambil kebijakan pembangunan daerah. Kita ingin mengetahui bagaimana mengembangkan UMKM, dunia usaha, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu mutunya harus benar-benar terjamin,” katanya.

Harisson mengingatkan agar seluruh proses pendataan dilakukan dengan baik sehingga tidak menghasilkan data yang keliru.

“Jangan sampai garbage in, garbage out. Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran yang besar, sehingga kualitas data harus dijaga dengan baik. Data yang akurat akan memudahkan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang tepat,” tegasnya.

Ia juga memastikan Pemerintah Provinsi Kalbar bersama pemerintah kabupaten dan kota akan terus mendukung pelaksanaan sensus, termasuk melalui sosialisasi kepada masyarakat agar memberikan data yang benar kepada petugas yang datang melakukan pendataan.

Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS RI, Moh Edy Mahmud menambahkan, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya diukur dari banyaknya data yang terkumpul, tetapi juga dari cakupan dan kualitas data yang dihasilkan.

“Yang paling penting adalah coverage dan kualitas. Data yang dihasilkan nanti sangat menentukan arah kemajuan perekonomian di Kalimantan Barat,” ujarnya.

Ia meminta para petugas lapangan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memastikan seluruh aktivitas ekonomi dapat terdata secara lengkap dan akurat.

Rencananya, pendataan door to door Sensus Ekonomi 2026 akan mulai dilaksanakan pada 15 Juli mendatang. BPS berharap dukungan seluruh lapisan masyarakat agar sensus dapat menghasilkan data berkualitas yang menjadi fondasi perencanaan pembangunan ekonomi Kalimantan Barat ke depan.