Didorong IKN, Kaltim Siap Kembangkan Kelapa Genjah Skala Besar
Samarinda, IDN Times - Peluang pengembangan kelapa genjah di Kalimantan Timur (Kaltim) kian terbuka lebar. Selain didukung ketersediaan lahan yang luas, prospek pasar komoditas ini juga terus tumbuh, terutama seiring hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud menyebut kelapa genjah sebagai salah satu komoditas potensial karena memiliki masa panen yang relatif cepat, yakni hanya 3–4 tahun setelah ditanam.
“Kenapa kelapa genjah? Karena dalam 3–4 tahun sudah bisa berbuah. Ini peluang besar untuk dikembangkan,” ujarnya dalam akun IG Pemprov Kaltim, Kamis (25/3/2026).
1. Modal Kaltim menjadi kawasan perkebunan
Menurut Rudy, luas wilayah Kaltim yang mencapai sekitar 127 ribu kilometer persegi menjadi modal utama dalam pengembangan sektor perkebunan. Wilayah tersebut tersebar di 10 kabupaten/kota, dengan tiga daerah terluas yakni Kutai Timur, Berau, dan Mahakam Ulu yang mencakup sekitar 70 ribu kilometer persegi.
Ia mencontohkan, luas wilayah Kutai Timur bahkan setara dengan Provinsi Jawa Barat, yakni sekitar 36 ribu kilometer persegi, namun hanya dihuni sekitar 400 ribu jiwa.
“Artinya, ruang untuk pengembangan perkebunan masih sangat luas dan terbuka,” jelasnya.
Dengan kondisi tersebut, Pemprov Kaltim mendorong pengembangan kelapa genjah sebagai bagian dari percepatan hilirisasi subsektor perkebunan.
2. Pengembangan produksi kakao di Kaltim
Selain kelapa, Kabupaten Berau dan Kutai Timur juga dikenal sebagai sentra produksi kakao di Kaltim. Ke depan, kedua daerah ini diharapkan mampu berkembang menjadi pusat produksi kakao nasional.
Di sisi lain, Rudy juga menyoroti tingginya kebutuhan pangan di Kaltim, seperti daging sapi, ayam, hingga beras, yang sebagian besar masih dipasok dari luar daerah, termasuk dari Sulawesi.
Ia menilai, kondisi tersebut menjadi peluang besar untuk mendorong kemandirian pangan sekaligus membuka investasi di sektor pertanian dan peternakan.
3. Pembangunan IKN di Kaltim
Lebih lanjut, Rudy menegaskan bahwa kehadiran proyek Ibu Kota Nusantara akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus membuka peluang usaha lintas sektor.
Sebagai informasi, pemerintah pusat menargetkan proses pemindahan pusat pemerintahan ke IKN mulai dilakukan pada 2028.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan kondisi pasokan pangan nasional masih dalam keadaan aman, meski di tengah dinamika konflik global, termasuk di kawasan Timur Tengah.
“Pasokan beras masih aman untuk masyarakat Indonesia,” tegasnya.
