Gubernur Kaltim: OPD Bekerja Serius Hadapi Penurunan Dana Transfer
Samarinda, IDN Times – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud (Harum) bersama Wakil Gubernur Seno Aji memimpin rapat pimpinan atau Morning Briefing rutin di Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Kaltim, Jalan Kadrie Oening, Samarinda, Senin (6/10/2025).
Dalam rapat tersebut, sejumlah isu strategis menjadi perhatian, mulai dari penurunan dana transfer ke daerah (TKD), percepatan serapan anggaran, hingga efektivitas perencanaan pembangunan.
“Menghadapi situasi saat ini, semua OPD harus bekerja jenius, bukan hanya sekadar bekerja cerdas,” tegas Gubernur Harum dalam akun Instagram Pemprov Kaltim.
1. Realisasi anggaran jelang akhir tahun
Ia menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran menjelang akhir tahun sebagai langkah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Mudah-mudahan serapan anggaran kita tahun ini berjalan baik,” ujarnya.
Terkait penurunan dana transfer, Harum menegaskan akan langsung menemui Menteri Keuangan untuk memperjuangkan tambahan anggaran bagi Kaltim.
“Besok saya akan bertemu Menteri Keuangan. Kita akan berjuang untuk anggaran pembangunan Kaltim. Karena itu, saya minta data yang akurat terkait sumber-sumber pendapatan kita dari dana transfer dan lainnya,” kata Harum.
2. Memperjuangkan dana pusat
Selain memperjuangkan dana pusat, ia juga meminta seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkungan Pemprov Kaltim untuk lebih maksimal menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kemandirian fiskal dan mempercepat pelaksanaan program prioritas.
3. Tren pertanian makin positif
Sementara itu, Wakil Gubernur Seno Aji menyoroti sektor pertanian yang dinilai menunjukkan tren positif.
“Kita sudah mampu memanen 300 ribu ton gabah kering, dan menargetkan 350 ribu ton hingga akhir tahun. Dengan tambahan lahan sawah 1.800 hektare, tahun depan kita optimis bisa swasembada beras,” ungkapnya.
Rapat tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni, para asisten, staf ahli gubernur, serta kepala perangkat daerah, baik secara langsung maupun daring.
