Evaluasi Program MBG di Banjar Kalsel, SPPG Harus Terapkan SOP!
- Evaluasi: menjaga kualitas makanan saat pendistribusian
- SPPG harus terapkan SOP dari BGN terkait alur pengolahan makanan
- Pentingnya pendinginan makanan sebelum dikemas
- SPPG Banjar terapkan 30 menit distribusi
- Sekolah tolak ganti rugi ompreng rusak
- Penambahan dapur SPPG hingga 30 unit
Banjar, IDN Times - Teknis pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel) terus dievaluasi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah bagaimana menjaga kualitas makanan saat proses pendistribusian ke sekolah-sekolah penerima manfaat.
Beberapa laporan dari lapangan menyebutkan adanya makanan yang berubah aroma saat diterima siswa. Koordinator Wilayah Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) Banjar, Shinta Aulia, mengatakan sejauh ini memang belum ada laporan resmi mengenai kasus keracunan di wilayah Banjar. Namun sejumlah catatan teknis terus dievaluasi agar tidak berulang.
"Masih terdapat titik dapur yang belum sepenuhnya konsisten menerapkan standar operasional prosedur (SOP). Salah satu faktor yang dicurigai adalah kebiasaan mengemas makanan ketika masih dalam kondisi panas," ujar Shinta, belum lama ini.
1. SPPG harus terapkan SOP dari BGN
Shinta Aulia menjelaskan, Badan Gizi Nasional (BGN) sudah menetapkan SOP yang rinci terkait alur pengolahan makanan MBG. Dimulai dari penerimaan bahan baku pada sore hari, dilanjutkan persiapan bahan hingga malam.
Kemudian proses memasak pada dini hari antara pukul 02.00–03.00. Setelah proses memasak selesai, makanan wajib didinginkan, baru kemudian dilakukan pemorsian dan pengemasan.
“Kalau makanan langsung dikemas tanpa pendinginan, uap panas bisa menimbulkan kondensasi dan mempercepat kerusakan. Jadi harus ada jeda pendinginan supaya aman saat dibagikan,” jelas Shinta
Shinta menduga, ada sebagian tim di lapangan yang bekerja tergesa-gesa sehingga tahapan pendinginan tidak dijalankan secara optimal. “Kalau terburu-buru, tentu bisa memengaruhi kualitas makanan ketika sampai di sekolah,” tambahnya.
2. SPPG Banjar terapkan 30 menit distribusi
Sesuai SOP dari BGN, SPPG di Banjar menerapkan batasan distribusi maksimal 30 menit perjalanan dari dapur ke sekolah. Kebijakan ini bertujuan mencegah makanan mengalami kerusakan di perjalanan. Shinta bilang, jika ada laporan dari guru mengenai kualitas makanan, pihak SPPG segera melakukan koordinasi cepat.
“Bila memungkinkan, makanan langsung diganti. Kalau tidak, ditarik supaya tidak dikonsumsi. Hal ini demi menghindari adanya siswa keracunan,” tegas Shinta.
Selain mengatur waktu distribusi, SPPG memperketat kebersihan wadah makan atau ompreng yang dipakai siswa. Proses sterilisasi dilakukan berlapis, mulai dari pencucian, penyiraman dengan air panas, hingga pengeringan menggunakan mesin bersuhu tinggi. Langkah ini ditempuh agar makanan tetap higienis saat dikonsumsi.
“Kami menginstruksikan seluruh koordinator titik untuk terus aktif mengawasi relawan supaya SOP benar-benar dijalankan,” katanya.
Lebih jauh, imbauan kepada orang tua agar tidak perlu merasa cemas berlebihan. Menurutnya, tujuan utama program MBG tetap diarahkan pada pemenuhan gizi anak sekolah.
“Kami berkomitmen menjaga kualitas makanan mulai dari bahan baku, sumber air, hingga proses memasak, supaya yang diterima siswa sesuai standar,” tutupnya.
3. Sekolah tolak ganti rugi ompreng rusak
Program MBG di SMAN 1 Martapura sempat tertunda lantaran pihak sekolah menolak perjanjian jika wadah makan atau ompreng rusak pihak sekolah yang mengganti rugi. Kini, siswa di SMA favorit itu sudah menikmati MBG setelah adanya kesepakatan ompreng rusak dibebankan ke SPPG.
"Alhamdulillah penyaluran MBG dari dapur SPPG sudah berjalan lancar dan semua siswa menerima sesuai porsi. Jumlah penerima di sekolah kami sebanyak 966 siswa,” ujar Kepala SMAN 1 Martapura, Eko Sanyoto, Jumat (3/10/2025).
4. Penambahan dapur SPPG hingga 30 unit
Dalam waktu dekat, tiga SPPG baru siap beroperasi di Banjar menambah total dapur yang saat ini sudah berjumlah 10. Tiga dapur tersebut akan melayani ribuan di Kecamatan Karang Intan, Sungai Tabuk, dan Aluh Aluh.
Tak hanya itu, pemerintah juga tengah merancang SPPG khusus untuk wilayah terpencil yang memiliki penerima manfaat di bawah 3.000 orang. Jika seluruh rencana berjalan sesuai target, jumlah SPPG di Kabupaten Banjar diperkirakan melampaui 30 dapur.
Pj Sekda Banjar, Ikhwansyah mengatakan pihaknya sudah melakukan pendataan sekolah dan jumlah siswa untuk dikirim ke pemerintah pusat. Menurutnya, fokus utama diarahkan pada sekolah-sekolah di wilayah jauh dari pusat kota.
“Contohnya, di Kecamatan Paramasan ada sembilan titik sekolah dan di Telaga Bauntung ada tiga. Jumlah siswanya memang kecil, namun tetap harus mendapat perhatian. Jadi tidak hanya kawasan padat, sekolah terpencil juga menjadi target program,” jelas Ikhwansyah.
Ia juga mendorong agar koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilibatkan dalam penyediaan bahan baku. Komunikasi dengan puskesmas juga harus berjalan baik agar tujuan pemenuhan gizi program nasional ini benar-benar tercapai.
