Hutan Adat Dibabat, Dayak Basap Sita Kayu dan 9 Chainsaw

Sebelumnya, pada Kamis (3/9), ratusan masyarakat Adat Dayak Basap melakukan penindakan terhadap dugaan pembalakan liar di luar kawasan hutan industri. Dalam penindakan tersebut, mereka mengamankan sejumlah barang bukti berupa kayu olahan dan sekitar sembilan unit gergaji mesin (chainsaw).

Masyarakat adat juga menemukan sejumlah pekerja dan pihak pengusaha yang diduga terlibat dalam aktivitas penebangan tersebut. Temuan itu kemudian dibawa ke dalam sidang adat untuk menentukan sanksi.

Dalam putusannya, masyarakat adat memutuskan seluruh barang bukti diamankan selama lima tahun. Masa tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan tegakan kayu di kawasan hutan.

Namun, kayu hasil olahan yang diamankan masih dapat dikembalikan kepada pihak pengusaha dengan syarat mereka bersedia melakukan pemulihan kawasan. Salah satunya dengan menanam kembali jenis pohon yang telah ditebang, seperti ulin dan meranti.

“Kalau mereka sanggup mengembalikan fungsi hutan, kayu bisa dikembalikan. Kalau tidak sanggup, kayu yang sudah diamankan menjadi bagian dari sanksi adat,” jelasnya.

Selain sanksi terhadap barang bukti, sidang adat juga memutuskan penghentian seluruh aktivitas penebangan kayu di kawasan Hutan Hak Tradisional Suku Basap Karangan.

Pihak pengusaha dan pekerja masih diberikan kesempatan terbatas untuk membersihkan sisa kayu di lokasi. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses sterilisasi kawasan sebelum aktivitas penebangan dihentikan sepenuhnya.

Decky menyebut dugaan aktivitas pembalakan liar tersebut telah berlangsung selama sekitar dua tahun. Ia juga mempertanyakan pengawasan terhadap peredaran kayu hasil tebangan yang menurutnya berpotensi dibawa keluar wilayah Kutai Timur hingga ke luar provinsi.

Atas kondisi tersebut, masyarakat adat berencana menyampaikan laporan dan surat resmi kepada instansi terkait. Mereka akan berkoordinasi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) serta aparat penegak hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK).

“Kami minta aparat penegak hukum ikut bersinergi. Kami bergerak karena kepedulian terhadap hutan adat kami,” tegas Decky.