Jalanan di Panajam Kian Mulus, Petani Lebih Mudah Pasarkan Hasil Sawah

Peningkatan ekonomi tersebut dipicu dengan telah mulusnya jalan negara yang menghubungkan Kecamatan Sepaku ke Km 38 Samboja Kutai Kartanegara (Kukar) atau ke Silkar Penajam.

Ini membuat masyarakat dapat menjual hasil bumi pertanian dan perkebunan ke luar melalui jalan itu dengan lancar. Meskipun masih ada sedikit kerusakan di daerah Kelurahan Riko menuju Kelurahan Pemaluan, tetapi masih bisa dilalui.

"Dulu sebelum IKN ditetapkan di Sepaku lalu disusul pengesahan Undang-Undangnya, jalan  negara itu sangat rusak dan sulit dilalui, tetapi sekarang sudah lancar tanpa kendala, sehingga ekonomi masyarakat meningkat," tuturnya.

Selain itu, tambahnya, karena masyarakat Paser yang rata-rata berada di kawasan IKN tersebut dan sebagian besar merupakan petani ladang dan pekebun, menjadi lebih terperhatikan. Salah satunya makin maksimalnya para penyuluh tani dan kebun memberikan ilmu  untuk masyarakat bercocok tanam, sehingga hasil panen padi dan kebun menjadi lebih baik dan tentu berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat petani.

Sebenarnya pendampingan bagi petani sudah ada dari dulu. Tetapi sejak ada IKN, mereka menjadi lebih maksimal mendampingi masyarakat dan terasa lebih serius. Jadi dampak positif hadirnya IKN di wilayah sedikit banyak sudah dirasakan.

"Hal ini membuat ekonomi masyarakat makin meningkat dan merata, karena akses jalan yang lancar dan terbukanya pasar pasar tradisional hampir di seluruh wilayah Kelurahan/ Desa di wilayah PPU,” ungkap Yossi.

Hasil pertanian dan perkebunan milik warga, tambahnya, kini dengan lancar dapat dipasarkan ke luar daerah karena akses jalan telah diperbaiki. Ditambah lagi semakin baiknya hasil panen masyarakat yang dapat menambah pendapatan mereka.

Ia menambahkan, masyarakat juga merasa saat ini pendekatan pemerintah khususnya pada masyarakat suku Paser dalam bidang pertanian dan perkebunan juga sudah lebih baik dan lebih menyentuh.

“Konsentrasi pemerintah sudah memprioritaskan kami, karena kami merupakan masyarakat yang berdomisili di wilayah IKN. Selama ini masyarakat bertani secara swadaya, ilmunya hanya didapat turun-temurun dari keluarga. Tetapi kini, kami mendapat ilmu baru dari pemerintah lewat Dinas Pertanian,” sebutnya. 

Diakui Yossi, dirinya sangat merasakan geliat pertumbuhan ekonomi masyarakat cukup luar biasa. Bahkan di tiap kampung sudah ada pasar, hal itu karena pertumbuhan penduduk semakin meningkat. Setidaknya banyak warga luar yang mulai masuk ke sini.

“Tentu dari segi ekonomi pemindahan IKN itu sangat menguntungkan kami, namun tentu  juga dirasakan oleh masyarakat Kaltim lainnya sekitar PPU dan Kukar. Bahkan secara nasional,” urainya.

Menurutnya, pemindahan IKN ini tentu dapat memajukan ekonomi nasional, karena tumbuhnya usaha-usaha baru di tengah masyarakat. Apalagi jika Kawasan Budidaya Kehutanan tersebut dapat dimanfaatkan untuk masyarakat memperluas perkebunan dan lahan pertanian. Tetapi hutan adat harus tetap dipertahankan pelestariannya.

“Jadi walau di daerah kami ada lahan KBK, namun untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, kami akan tetap masuk ke sana untuk berladang dan berkebun, tetapi tetap  berkoordinasi dengan pemerintah. Harapannya KBK itu bisa jadi lahan Areal Penggunaan Lain (APL) untuk lahan pertanian,” pintanya.

Untuk diketahui, pihaknya telah membuat usulan ke pemerintah lahan KBK agar di APL kan karena lahan itu sudah dijadikan kebun atau tempat tinggal masyarakat sejak lama. Kini tinggal menunggu respons pemerintah. 

“Kami menyarankan adanya IKN di PPU dan Kukar Kaltim ini, pemerintah tidak menghilangkan hak-hak kami sebagai warga adat. Kami juga perlu dilibatkan di dalam pembangunan IKN sesuai dengan skill yang bisa kami lakukan,” pungkasnya