Kabupaten PPU Gelar Uji Kompetensi Evaluasi Pejabat
Penajam, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan evaluasi terhadap ratusan pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten setempat melalui uji kompetensi.
Kantor Berita Antara melaporkan, uji kompetensi terhadap ratusan pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten, menurut Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun, bertujuan mengevaluasi, mengukur dan menilai tingkat kesesuaian kompetensi jabatan yang diemban pejabat bersangkutan pada Senin 18 Desember 2023.
1. Pejabat diharapkan memiliki kemampuan teknis
Para pejabat diharapkan memiliki kemampuan secara teknis dalam mendukung program yang dapat memajukan Kabupaten PPU. Penempatan pejabat harus sesuai kompetensi untuk mendukung program pembangunan di daerah berjuluk Benuo Taka itu serta sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan pemerintah kabupaten.
Uji kompetensi yang dilakukan terhadap para pejabat kabupaten itu sebagai persiapan untuk melakukan mutasi atau rotasi pejabat.
"Hasil uji kompetensi sebagai rekomendasi pemerintah kabupaten melakukan pemetaan dan penempatan pejabat sesuai kompetensi," tambahnya.
2. Uji kompetensi ratusan pejabat PPU
Uji kompetensi terhadap ratusan pejabat itu digelar di Kantor Bupati PPU dan di SMP Negeri 10 di Kecamatan Penajam, Kelurahan Nenang, sejak 17 Desember dan berakhir pada 20 Desember 2023.
Para pejabat yang mengikuti uji kompetensi antara lain 31 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon dua, setingkat kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Profesionalisme ASN dalam memajukan daerah
Kemudian, sebanyak 690 pejabat administrator atau eselon III dan pejabat pengawas atau eselon IV, serta seluruh Kepala Sekolah Dasar (SD) dan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) di daerah berjuluk Benuo Taka itu.
"Aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) agar bekerja profesional dan produktif untuk kemajuan Kabupaten PPU," ujarnya
Rotasi atau mutasi pejabat untuk melakukan pembenahan dan pemantapan organisasi pemerintahan, serta meningkatkan kinerja pelayanan umum.
