Kaltim Siapkan Rp750 Miliar untuk Program Gratispol
Samarinda, IDN Times - Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran sekitar Rp750 miliar untuk realisasi program Pendidikan gratis 'Gratispol' pada tahap awal.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menerangkan, alokasi anggaran itu sudah ditempatkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim dan akan mulai berjalan setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim, dalam waktu dekat.
"Dananya sudah dianggarkan di Disdikbud dan efektif dimulai pada Juli 2025," kata Seno Aji di Samarinda, Senin (24/2/2025).
1. Gratispol dijalankan bertepatan dengan PPDB
Program Gratispol, nantinya akan dijalankan bertepatan dengan jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang biasanya berlangsung pada bulan Juni-Juli.
Tak hanya pendidikan, Seno memastikan ketersediaan anggaran untuk sektor kesehatan. Bahkan, pihaknya menyebut anggaran Kesehatan tidak mengalami efisiensi.
"Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim terkait pembayaran BPJS yang tertunda. Anggarannya cukup, sekitar Rp79 miliar. Tidak terkena efisiensi," kata politikus Partai Gerindra ini.
2. Efisiensi anggaran di Kaltim capai Rp402 miliar
Pada rapat perdana sebagai Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji membahas efisiensi anggaran yang mencapai Rp402 miliar. Efisiensi anggaran tersebut kata Seno disebabkan oleh pengurangan dana dari pemerintah pusat.
Pemprov Kaltim, kata dia menyesuaikan efisiensi ini dengan memotong anggaran perjalanan dinas, ATK, dan keperluan lain yang tidak mendesak. Contohnya, anggaran perjalanan dinas Dinas PUPR yang semula Rp20 miliar, kini hanya Rp10 miliar.
"Program prioritas untuk masyarakat tetap berjalan. Yang dipangkas hanya anggaran yang tidak mendesak, seperti perjalanan dinas," tegas dia.
3. Efisiensi tak ganggu program prioritas pendidikan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), memastikan efisiensi anggaran tak akan menyentuh program prioritas. Plt Kepala Disdikbud Provinsi Kaltim Rahmat Ramadhan mengatakan, efisiensi anggaran justru akan menyasar perjalanan dinas hingga belanja alat tulis kantor (ATK).
"Efisiensi di Disdikbud Provinsi Kaltim tidak akan berpengaruh terhadap program-program prioritas, seperti rehabilitasi sekolah," kata Rahmat dikonfirmasi dari Balikpapan, Sabtu (22/2/2025).
Rahmat tidak ingat besaran nominal pemangkasan anggaran di instansinya. Meskipun demikian, ia memastikan tak akan ada pemangkasan anggaran untuk program rehabilitasi sekolah maupun pembangunan sekolah."Kalau untuk rehabilitasi sekolah maupun pembangunan sekolah baru tidak ada pemangkasan anggaran, masih diprioritaskan," tegas dia.
Rahmat meneruskan, Disdikbud Provinsi Kaltim kemungkinan akan melakukan pemangkasan anggaran untuk keperluan perjalanan dinas. Nilainya cukup besar, mencapai 50 persen.
