Korupsi BLKI Balikpapan, Kerugian Negara Tembus Rp8,92 Miliar

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltim Komisaris Besar Polisi Bambang Yugo Pamungkas mengatakan, keduanya diduga terlibat dalam perkara korupsi pengelolaan belanja operasi program pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi.

Program tersebut dilaksanakan UPTD BLKI Balikpapan di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim.

“Total kerugian negara berdasarkan perhitungan dari BPKP Perwakilan Provinsi Kaltim mencapai Rp8,92 miliar,” kata Bambang dilaporkan Antara di Balikpapan, Sabtu (30/8/2026).

Bambang didampingi Kepala Subdit III Tipidkor AKBP Kadek Adi Budi Astawa saat menyampaikan perkembangan perkara tersebut.

Dengan berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap, penanganan kasus kini memasuki tahap penuntutan dan selanjutnya akan dilimpahkan untuk proses persidangan.

“Berkas perkara kedua tersangka telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Tinggi Kaltim. Dengan demikian, penanganan perkara selanjutnya berada pada tahap penuntutan dan persidangan,” ujar Bambang.

Kasus dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan pengelolaan anggaran belanja operasi untuk program pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi.

Pada 2023, UPTD BLKI Balikpapan mengalokasikan anggaran sebesar Rp12,84 miliar untuk kegiatan tersebut.

Anggaran kemudian kembali dialokasikan pada 2024 dengan nilai mencapai Rp12,89 miliar. Dengan demikian, total anggaran belanja operasi untuk kegiatan selama 2023 dan 2024 mencapai sekitar Rp25,74 miliar.

Penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan bahan pelatihan yang menjadi bagian dari program tersebut.

Perkara bermula pada Januari 2023. Saat itu, tersangka S yang menjabat Kepala BLKI Balikpapan sekaligus KPA menggelar rapat bersama staf, instruktur, dan perwakilan PT KI.

Rapat tersebut membahas penyediaan bahan pelatihan oleh masing-masing instruktur, termasuk pelaksanaan pelatihan alat berat.

Dalam rapat itu, S disebut memutuskan agar pengadaan bahan pelatihan dilakukan oleh masing-masing instruktur. Para instruktur kemudian diminta mengajukan kebutuhan anggaran kepada S.

Namun, menurut penyidik, mekanisme tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan.

“Padahal, pengadaan bahan pelatihan seharusnya dilaksanakan melalui pihak ketiga. Dalam pelaksanaannya, S kemudian meminta bantuan kepada YL selaku PPTK untuk mencari perusahaan yang dapat digunakan dalam kerja sama pengadaan,” kata Bambang.

Penyidik kemudian menetapkan S dan YL sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Setelah seluruh proses penyidikan dinyatakan lengkap oleh jaksa, kedua tersangka beserta barang bukti diserahkan kepada Kejati Kaltim untuk proses hukum selanjutnya.