Kursi Kepala Dinas Kosong, Gubernur Undang ASN Luar Kaltim Mendaftar

Rudy menegaskan penataan birokrasi menjadi bagian dari upaya mempercepat kinerja pemerintahan. Karena itu, pejabat yang baru dilantik diminta segera bekerja tanpa harus melalui masa adaptasi yang panjang.

"Kepala dinas yang baru dilantik diharapkan tidak lagi beradaptasi, melainkan langsung berakselerasi. Sementara pejabat lama wajib melakukan transfer pengetahuan guna mengejar target pada bulan emas Juli dan Agustus," ujarnya.

Sebanyak sembilan pejabat eselon II yang dilantik meliputi Puguh Harjanto sebagai Staf Ahli Bidang III Pemprov Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Muhammad Faisal sebagai Kepala Dinas Pariwisata, dan Ririn Sari Dewi sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Selain itu, Arief Murdiyanto dipercaya menjabat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Siti Sugiyanti sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Syarifah Alawiyah sebagai Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, drg. Ahmad Jais sebagai Direktur RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, serta dr. Mazniati sebagai Wakil Direktur Penunjang RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

Meski demikian, sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemprov Kaltim masih belum terisi secara definitif. Posisi yang masih kosong antara lain Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perkebunan, hingga Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Rudy memastikan pengisian jabatan tersebut akan dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta dan seleksi terbuka dengan berkoordinasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN). Seleksi juga akan dibuka bagi ASN yang berasal dari pemerintah kabupaten, kota, maupun provinsi lain.

"Pelantikan berikutnya untuk eselon II, III, dan IV direncanakan dilaksanakan pada Juli. Mudah-mudahan awal tahun depan seluruh jabatan sudah terisi secara definitif," katanya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur optimistis penataan birokrasi tersebut mampu memperkuat kinerja organisasi, mempercepat pelayanan publik, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara lebih efektif.