Lulusan Tak Sesuai Kebutuhan, Bohari Yusuf: Kuota Prodi Dikendalikan
- Dosen Unmul Bohari Yusuf mengusulkan Kemendikti mengatur kuota mahasiswa semua prodi di PTN dan PTS agar jumlah lulusan selaras dengan kebutuhan industri.
- Bohari mendorong pembaruan kurikulum berkelanjutan, termasuk penguatan pemahaman AI, supaya teknologi tersebut meningkatkan kompetensi dan relevansi lulusan di dunia kerja.
- Unmul mengalihbentuk sejumlah prodi D3 menjadi S1 akibat rendahnya minat pendaftar; kini tersisa D3 Farmasi, meski diploma dinilai berorientasi keterampilan kerja.
Baliikpapan, IDN Times - Dosen senior Universitas Mulawarman (Unmul) Bohari Yusuf mengusulkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti) turut mengatur kuota penerimaan mahasiswa baru pada setiap program studi (prodi), baik di perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS).
Menurut Bohari, kebijakan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara jumlah lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan tenaga kerja di dunia industri.
Usulan itu disampaikan Bohari menyikapi penghapusan 122 program studi pada 2026 yang sebelumnya diusulkan oleh masing-masing perguruan tinggi kepada Kemendikti.
"Kemendikti semestinya yang mengatur kuota penerimaan mahasiswa di masing-masing jurusan di universitas, seperti buka tutup. Tujuannya untuk menjaga kualitas dan kuantitas lulusan prodi sesuai kebutuhan di lapangan," kata Bohari saat dihubungi, Kamis (20/8/2026).
1. Pengaturan kuota prodi di PTN
Prof. Bohari Yusuf, Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman (FMIPA Unmul) di Samarinda. Foto istimewa Bohari menjelaskan, pemerintah sebenarnya telah menerapkan pengaturan kuota penerimaan mahasiswa baru pada sejumlah prodi di PTN. Kebijakan tersebut bertujuan mengendalikan jumlah lulusan agar tidak terjadi ketimpangan dengan kebutuhan tenaga kerja.
Namun, menurut dia, mekanisme serupa belum diterapkan secara optimal pada PTS. Perguruan tinggi swasta masih memiliki ruang yang lebih besar untuk menentukan jumlah mahasiswa baru yang diterima pada masing-masing prodi.
Karena itu, Bohari menilai pengaturan kuota seharusnya berlaku secara menyeluruh, baik untuk PTN maupun PTS.
"Tujuannya untuk menjamin kualitas lulusan perguruan tinggi, baik itu PTN maupun PTS di Indonesia," ujarnya.
2. Penyesuaian dengan kurikulum AI
Ilustrasi penggunaan AI dalam pengelolaan dan pengelompokan data. (Sumber gambar: Magnific) Selain mengatur kuota mahasiswa, Bohari mendorong pemerintah dan perguruan tinggi melakukan penyesuaian kurikulum secara berkelanjutan. Hal ini penting agar kompetensi lulusan tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan dunia kerja.
Salah satu yang perlu diperkuat adalah pemahaman mengenai kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Menurut Bohari, perkembangan AI tidak seharusnya membuat kualitas lulusan menurun. Sebaliknya, teknologi tersebut harus dimanfaatkan sebagai alat untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.
"Agar kualitas lulusan ini tidak malah turun dengan adanya AI, tetapi bisa memanfaatkan fenomena ini untuk meningkatkan kualitas mereka," katanya.
3. Transformasi alih bentuk D3 di Universitas Mulawarman
Gedung Rektorat universitas Mulawarman Samarinda/ Mulawarman University Bohari juga mengungkapkan Universitas Mulawarman telah melakukan transformasi terhadap sejumlah program studi diploma tiga (D3) menjadi jenjang strata satu (S1).
Beberapa di antaranya yakni D3 Pertambangan, D3 Akuntansi, D3 Survei dan Pemetaan, serta D3 Keperawatan.
Menurut Bohari, perubahan jenjang tersebut dilakukan salah satunya karena rendahnya minat masyarakat terhadap pendidikan diploma. Saat ini, Unmul disebut hanya menyisakan satu prodi jenjang D3, yakni D3 Farmasi.
"Karena pendaftarnya cuma 10 mahasiswa, akhirnya terpaksa dihapus dan dinaikkan menjadi S1 saja," ujarnya.
Bohari mengaku masih mempertanyakan rendahnya minat masyarakat terhadap pendidikan vokasi jenjang diploma. Padahal, menurut dia, pendidikan diploma seharusnya memiliki keunggulan karena lebih menekankan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja.
"Lulusan diploma semestinya bisa langsung kerja dan lebih dibutuhkan dunia kerja," pungkasnya.
