Masalah Kependudukan, Pendatang Kalbar Tak Diterima di SMAN Balikpapan

Lebih jauh, Firman mengatakan, dua anak perempuannya yakni Paskalin Samaeri Mendrofa (16) dan Grace Andani Mendrofa (15) tertolak oleh sistem saat mendaftar di SMAN 9 Balikpapan dengan alasan KK yang belum setahun tersebut. 

Padahal untuk anaknya yang bernama Paskalin, kata dia, berharap dapat bersekolah di tahun ini untuk mengejar ketertinggalan.

“Jadi kalau di tahun ini tidak ke terima lagi anak saya (Paskalin, red) bakal dua tahun tidak sekolah, kasihan dia,” tutur Firman.

Firman memang memprioritaskan agar anak-anaknya melanjutkan pendidikan di sekolah negeri Balikpapan. Alasannya, soal keterbatasan biaya bila harus memilih pendidikan di sekolah swasta. 

“Saya tidak mampu memasukkan mereka ke swasta, saya seorang pendeta saja, maka itu saya usahakan sekali mereka bisa masuk ke sekolah negeri,” imbuhnya.

Pria berusia 50 tahun itu mengatakan, keluarganya memang belum lama tinggal di Kaltim dari sebelumnya di Kalimantan Barat (Kalbar). Tepatnya pada Bulan Juni 2021 lalu. 

Saat itu, Paskalin pernah mendaftar di SMKN 7 Samarinda, namun ditolak karena belum memiliki KK domisili terbaru. 

Di tahun ini, mereka sudah mencoba di tiga sekolah Balikpapan, yakni SMAN 6, SMKN 6, dan SMAN 9 Balikpapan. Tapi seluruhnya gagal, Paskalin dan adiknya tetap tidak diterima.

“Padahal saya sudah buat surat domisili di Samarinda (tahun 2021), meski fisiknya (KK) masih di Kalbar, tetap tidak bisa. Ini kalau tidak bisa lagi saya hanya bisa pasrah saja,” kata Firman.

Sebenarnya Firman sempat coba menanyakan hal tersebut ke Ketua Panitia PPDB di SMAN 9 Balikpapan. Namun mereka menjawab tak bisa membantu karena semua telah diatur oleh sistem.

“Ya saya cukup kecewa, yang seharusnya sekolah bisa mudah tetapi malah dipersulit, anak saya juga semangatnya jadi menurun karena hal ini,” terangnya.

Dirinya berharap pemerintah dapat menaruh perhatian terhadap masalah yang dihadapinya dan bisa memberikan solusi terhadap persoalan ini.

Ramainya masalah ini pun turut menarik perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Privinsi Kalimantan Timur. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub menyayangkan adanya regulasi dalam mengenyam pendidikan yang masih mempersulit masyarakat. 

Padahal dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional, kata dia, telah diatur bahwa tidak ada anak usia wajib belajar putus sekolah karena tidak mampu biaya sekolah apalagi karena persyaratan administrasi.

“Mestinya pihak satuan pendidikan ketika KK sudah berkesesuaian dengan domisili yang bersangkutan tidak boleh lagi melihat apakah sudah dua tahun atau tidak,” ujar Rusman.

Dengan kata lain, lanjutnya, begitu administrasi kependudukan telah berubah, maka mereka sudah resmi sebagai penduduk di daerah tersebut.

“Soal nanti terpental karena persaingan nilai dalam seleksi itu soal lain, tidak boleh digugurkan lebih awal hanya karena persyaratan administrasi. Mestinya dicarikan solusi,” tutupnya.