Masyarakat PPU Tanggapi Surat Pengendalian Jual beli Lahan di IKN

Tapi lanjutnya, jangan sampai dengan surat edaran itu warga tertahan untuk menjual lahannya meskipun telah dihargai tinggi oleh pembeli, namun justru nanti lahan mereka dibebaskan pemerintah dengan harga yang rendah. 

“Itu yang bisa membuat warga merasa dirugikan, karena warga telah menahan untuk tidak menjual meski ditawar harga tinggi oleh pembeli,” katanya. 

Apalagi, tambah Khairuddin, di pemberitaan media massa ada 1.000 hektare lahan masyarakat yang termasuk dalam kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP). Termasuk lahan miliknya di RT 006 Kelurahan Pemaluan tepat berada di pinggir jalan negara.

“Lahan saya itu sudah ditawar pembeli berulang kali dengan harga tinggi. Tapi saya dan keluarganya nurut apa kata pemerintah tak menjualnya. Karena alasanya, lahan itu menjadi modal warga lokal agar tidak menjadi penonton nantinya di ibu kota,” ujarnya.

Ia membeberkan, dalam peta deliniasi KIPP dari website https://gistaru.atrbpn.go.id/, luasan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) sekitar 5 ribuan hektare, sedangkan dalam peta itu lahan miliknya dan beberapa warga  tidak masuk KIPP. Tapi kini malah patok KIPP dipasang masuk lahan warga, sehingga luasan KIPP bertambah menjadi 6.671 hektare.

“Kalau pemerintah ingin membuat jalur hijau dengan tambahan lahan seribu hektare, kenapa harus di lahan warga, bukankah pemerintah sudah menguasai ratusan ribu hektare dari lahan perusahaan yang diambil alih negara secara gratis?. Hal ini patut dijawab oleh pemerintah,” tegasnya.

Saleh warga Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, mengaku kecewa karena terbitnya dua surat edaran tersebut, karena dinilai merugikannya apalagi lahannya sudah lama mau dibeli oleh warga lain, kini dibatalkan akibat surat itu.

“Kami warga Sepaku tidak punya tabungan berupa uang di bank, kami hanya punya tabungan berupa lahan saja. Apalagi uang hasil penjualan lahan itu rencananya digunakan untuk membiayai kuliah anak saya,” tuturnya.

Senada dengannya, Arif warga Sepaku lainnya, menuturkan, rencana lahannya dibeli oleh pembeli kini pupus di tengah jalan. Padahalnya uangnya mau dijadikan untuk ongkos mengobati orang tuanya yang kini hanya bisa terbaring karena sakit.

“Kami tidak punya uang lagi untuk membiayai orang tua kami yang sedang sakit. Satu-satunya harta bisa kami jadikan uang hanya lahan saja. Tetapi kini pembelinya sudah tidak mau lagi,” tukasnya.

Sementara itu, Sekretaris Camat Sepaku, Adi Kustaman menuturkan, tanggapan masyarakat terhadap dua surat edaran itu, khususnya di Kecamatan Sepaku beragam ada yang bisa menerima ada pula yang merasa berat.

Dikatakannya, Memang ada masyarakat yang mengeluhkan terbitnya dua surat edaran tersebut sehubungan pengendalian peralihan, penggunaan tanah dan perizinan pada kawasan calon IKN serta  surat tentang pembatasan penerbitan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN dan kawasan penyangga dari Kementerian ATR/BPN.

“Mereka mengeluh karena tidak dapat memanfaatkan lahannya untuk dijual ada juga setuju terhadap surat edaran tersebut, sehingga tidak menjual lahannya, jadi beragam tanggapan masyarakat,” pungkasnya.