Mendagri Sudah Setuju, Kenapa Pemekaran Kukar Tak Kunjung Disahkan?

Mansur menyebutkan rencana pemekaran dua kecamatan di Kukar, yakni Kecamatan Samboja dan Kota Bangun. Rencana pemekaran tersebut, menurutnya sudah menjadi aspirasi masyarakat setempat sejak 2006 silam. 

Penundaan ini tentunya bisa merugikan masyarakat sehingga dua wilayah ini tidak memperoleh alokasi anggaran pembangunan. 

“Tidak semata mata masyarakat mendesak, semua pihak harus ikut memperhatikan. Perda pemisahan ini diusulkan setahun lalu ke Kemendagri, sudah disetujui 2020 kemarin, maka sudah barang pasti secara hukum daerah itu sudah dilepaskan, ditambah kode wilayah sudah keluar," paparnya. 

Mansur mengatakan, DPRD Kukar harus secepatnya melaksanakan ketentuan sudah diputuskan pemerintah. Masyarakat pastinya akan mempertanyakan keterlambatan ini mengingat seluruh persyaratan sudah terpenuhi. 

Sementara itu, calon Camat Samboja Barat Burhanuddin mengaku baru saja mengetahui penundaan pengesahan pemekaran saat mengikuti rapat RT/RW masyarakat setempat. Tentu saja informasi ini membuatnya kaget. 

Pasalnya, persiapan pemekaran sudah final tinggal menunggu pengesahan DPRD Kukar.  Hanya menunggu pelantikan pejabat operasional sehingga kecamatan baru siap menjalankan fungsinya. 

Kesiapan mereka meliputi pengosongan Kantor Desa Tani Bakti yang diproyeksikan menjadi Kecamatan Samboja Barat. Tetapi baru-baru ini ada persoalan menyangkut pengesahan perubahan perda yang lewat pansus dari DPRD Kukar. 

Burhan berharap agar pihak legislatif yaitu Pansus Pemekaran, segera mengesahkan Perda. Sehingga penempatan pejabat defenitif segera dilakukan oleh Pemerintah Kukar.

Di tempat berbeda, Ketua Pansus Pemekaran DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan penundaan terpaksa dilakukan menyusul adanya revisi perda. 

“Perda terkait dengan kewenangan itu sebenarnya tidak ada kendala, ini tinggal dibahas pansus. Mungkin di bulan ini diselesaikan, paling lama tanggal 25 itu pengesahan,” ungkapnya. 

Ahmad Yani menyebutkan, bahwa dalam rancangan perda tersebut tidak memiliki kendala. Hanya saja, penyampaian nota di luar perdem perda lambat di sampaikan, sehingga pembahasan terhambat.

“Tidak ada bahasa penundaan atau apa yang intinya  karena keterlambatan pembahasan di DPRD karena draf raperdanya juga itu lambat dimasukkan oleh eksekutif itu yang pertama, yang kedua setelah draf-draf diterima itu perlu ada harmonisasi di biro hukum provinsi,” sebutnya.

Sebagai catatan, usulan pemekaran Kecamatan Samboja Barat dan Kota Bangun Darat sudah diperjuangkan sejak 15 tahun silam. Kawasan ini memiliki wilayah yang luas serta jumlah penduduk yang cukup padat. 

Permasalahannya, pembangunannya kurang merata di mana sarana prasarana publik tidak memadai. 

Padahal lokasinya menjadi tempat wilayah kerja migas Blok Mahakam dan perusahaan multinasional lainnya. Bukan hanya itu, terdapat juga sejumlah perusahaan pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit yang besar.