Pemprov Kaltim Mantap Ambil Peran Strategis Dorong Ekonomi IKN

26 Jan 2026, 19:30 WIB

AHY ikut mendampingi Presiden Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Senin (12/1/2026). (Dok. Partai Demokrat).

Samarinda, IDN Times - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan kesiapan mengambil peran strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional seiring pesatnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengatakan, posisi Kaltim kini telah bertransformasi. Daerah ini tidak lagi hanya menopang pembangunan fisik IKN, tetapi juga menjadi aktor kunci dalam konektivitas logistik, penguatan industri, ketahanan energi, serta pengembangan kawasan ekonomi baru yang berkelanjutan.

“Pembangunan IKN harus memberikan efek berganda yang nyata bagi daerah mitra. Kaltim memposisikan diri sebagai superhub ekonomi Nusantara yang terintegrasi. Kami adalah penggerak, bukan sekadar pelengkap,” ujar Seno Aji diberitakan Antara saat menjadi pembicara Diskusi Panel IKA FISIP Universitas Mulawarman di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (26/1/2026).

1. Kebijakan daerah mitra daerah

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, meminta tambahan dana bagi hasil (DBH) bagi Kaltim. (IDN Times / Erik Alfian)

Ia menjelaskan, arah kebijakan daerah mitra IKN bertumpu pada tiga pilar utama, yakni transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sumber daya alam menuju hilirisasi industri, pemerataan pertumbuhan ekonomi agar tidak terpusat di kawasan inti IKN, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Kami juga menyiapkan tenaga kerja lokal agar mampu bersaing di pasar kerja berskala internasional,” katanya.

2. Penguatan daerah mitra di kawasan IKN

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Forum Kesepakatan Masyarakat Sepaku (FKMS) dan BNN Provinsi Kalimantan Timur melalui BNN Kota Balikpapan menggelar Nusantara Fun Walk, Minggu (13/7/2025). Foto OIKN

Seno Aji menambahkan, Pemprov Kaltim telah menyusun peta kebijakan wilayah mitra berbasis pendekatan tematik. Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara diarahkan untuk penguatan sektor industri dan pertanian, sementara Kota Samarinda dan Balikpapan diproyeksikan sebagai pusat logistik, jasa, dan perdagangan global.

Selain itu, Pemprov Kaltim mendorong penguatan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat melalui Otorita IKN (OIKN) dengan pemerintah daerah. Langkah ini dinilai penting agar pembangunan IKN tetap berpijak pada kearifan lokal dan menjawab kebutuhan riil masyarakat.

3. Peraturan Kepala OIKN tentang Daerah Mitra

Wagub Kaltim, Seno Aji. (Dok. Pemprov Kaltim)

Wagub berharap diskusi tersebut dapat menghasilkan masukan substantif bagi penyusunan Peraturan Kepala Otorita IKN tentang Daerah Mitra. Dengan regulasi yang tepat, pembangunan IKN diharapkan berjalan lebih inklusif dan memberi manfaat jangka panjang, khususnya bagi masyarakat di wilayah Indonesia Timur.