Polemik Mobil Mewah Gubernur, Aktivis Soroti Dinasti Politik di Kaltim

28 Feb 2026, 13:45 WIB

Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud. (Dok. Pemprov Kaltim)

Samarinda, IDN Times - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menjadi sorotan publik setelah kebijakan pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar menuai kritik. Kebijakan tersebut viral di media sosial dan dianggap sebagian kalangan tidak selaras dengan semangat penghematan anggaran di tengah pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.

Sebagaimana diketahui, Dana Bagi Hasil (DBH) Kaltim untuk tahun 2026 dipangkas menjadi Rp3,13 triliun, dari sebelumnya Rp9,9 triliun pada 2025.

Selain polemik mobil dinas, isu lain yang mencuat adalah dugaan menguatnya dinasti politik keluarga Mas’ud di Kalimantan Timur.

Koordinator Pokja 30 Samarinda, Buyung Marajo, menilai terdapat konsentrasi kekuasaan dalam lingkar keluarga yang berpotensi memengaruhi dinamika pemerintahan daerah.

“Fenomena keluarga Mas’ud ini sedang membangun dinasti politik. Persoalan di Kaltim seolah cukup diselesaikan di atas meja makan,” ujar Buyung saat dihubungi, Sabtu (28/2/2026).

1. Hubungan antara Gubernur dan Ketua DPRD Kaltim

Ketua DPRD Kaltim, Hasanaddin Mas'ud (kanan) menyerahkan dokumen Pokok Pikiran DPRD Kaltim kepada Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud pada Senin (5/5/2025) kemarin. (Dok. DPRD Kaltim)

Menurutnya, hubungan kekerabatan antara Rudy Mas'ud dan Hasanuddin Mas'ud—yang diketahui memiliki hubungan sedarah—perlu menjadi perhatian. Keduanya sama-sama aktif dalam struktur Partai Golkar Kaltim, dengan Rudy menjabat sebagai Ketua DPD I dan Hasanuddin sebagai penasihat. Saat ini, Hasanuddin Mas'ud sendiri dipercaya menjadi Ketua DPRD Kaltim.

Buyung menilai kondisi tersebut berpotensi memengaruhi independensi dan objektivitas DPRD Kaltim dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan eksekutif.

“Dalam kasus mobil dinas mewah ini, apakah ada komentar keras dari Karang Paci (DPRD Kaltim) kepada Gajah Mada (Pemprov Kaltim)? Tidak terlihat. Justru protes lebih banyak muncul dari masyarakat,” katanya.

Ia juga menyoroti potensi relasi transaksional antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan anggaran apabila mekanisme checks and balances tidak berjalan optimal.

2. Distribusi kekuasaan dan anggaran di Kaltim menjadi pertanyaan

Wali Kota Balikpapan Rahmad Masud. (IDN Times/Erik Alfian)

Buyung turut mengkritisi ketimpangan alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Kaltim tahun 2026. Kota Balikpapan tercatat menerima Rp139 miliar, turun dari Rp188 miliar pada 2025. Sementara Kabupaten Mahakam Ulu hanya memperoleh Rp5 miliar pada 2026, dari sebelumnya Rp51 miliar pada 2025.

Ia menduga perbedaan tersebut dipengaruhi faktor kedekatan politik maupun hubungan kekerabatan di antara keduanya.

Sebagaimana diketahui, Rahmad Mas'ud, Wali Kota Balikpapan, memiliki hubungan keluarga dengan Rudy Mas’ud dan juga menjabat sebagai Ketua DPD II Golkar Balikpapan.

3. Residu sistem politik demokrasi di Indonesia

Ilustrasi peran pemuda dalam memperkuat demokrasi Indonesia

Buyung menilai fenomena dinasti politik merupakan bagian dari dinamika demokrasi di Indonesia yang masih berkembang.

“Bangsa ini masih dalam proses belajar demokrasi. Situasi seperti dinasti politik sulit dihindari dalam sistem yang masih berproses,” ujarnya.

Ia menegaskan, kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal wajar dalam negara demokrasi dan menjadi instrumen kontrol publik agar kebijakan lebih berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

“Seperti kritik terhadap pengadaan mobil dinas mewah gubernur, itu bagian dari kebebasan berpendapat,” tutupnya.