PPU Meminta agar Pejabat Desa Tidak Tersangkut Kasus Hukum

Hamdam mengatakan, aparat hukum memastikan persoalan administrasi. Persoalan administrasi desa menjadi perhatian yang serius khususnya bagi seluruh BPD  masing-masing desa di PPU.

“Saya berharap persoalan administrasi di desa agar menjadi perhatian yang serius bagi seluruh pejabat BPD desa masing-masing,” paparnya.

Bimtek digelar agar anggota BPD memahami peran dan fungsinya administrasi desa masing-masing. Penting karena administrasi merupakan hal yang tidak bisa dianggap main-main.

"Harapannya dapat diterapkan di desa masing-masing sesuai dengan kewenangan, tugas pokok. Juga berguna untuk mendapatkan ilmu demi kemajuan dalam membangun desa khususnya di Kabupaten PPU,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu, Hamdam menyukuri penetapan IKN Nusantara yang berada di wilayah PPU. Hal ini menjadi sebuah berkah tersendiri bagi masyarakat PPU. 

Pembangunan IKN Nusantara tentunya akan membawa dampak positif bagi masyarakat PPU. Pembangunan IKN tersebut harus disesuaikan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) setempat. 

“Pemerintahan daerah tentulah tidak tinggal diam dalam rangka menyongsong pembangunan IKN, khususnya dalam peningkatan kapasitas SDM di wilayahnya,” sebutnya. 

Pemkab PPU akan berkontribusi dalam pembangunan IKN ke depan. Upaya lainnya juga telah dilakukan di antaranya dengan menjalin sejumlah kerja sama dengan beberapa universitas ternama di Indonesia.

“Tentunya kerja sama itu dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di PPU. Dan sejak awal peningkatan SDM menjadi prioritas bagi pemerintah kabupaten PPU,” tegas Hamdam. 

Apalagi dengan adanya IKN ini, peningkatan kualitas SDM sudah menjadi hal yang utama dan sangat penting untuk terus dipacu Kabupaten PPU.